JABARKU – Jembatan Gantung Paris yang menghubungkan dua desa di dua provinsi—yakni Desa Pasir Bungur, Kabupaten Lebak, Banten, dan Desa Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat—kini tengah menjalani proses renovasi setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan.
Renovasi jembatan ini dilakukan melalui gotong royong masyarakat dari kedua desa, dengan dukungan dana dari PT Paragon Technology and Innovation (Paragon Group). Jembatan ini memiliki peran vital dalam kehidupan sehari-hari warga, khususnya sebagai jalur utama pendidikan dan perekonomian.
Setiap hari, anak-anak dari wilayah Jawa Barat menyeberangi jembatan ini untuk bersekolah di wilayah Banten. Selain itu, jembatan ini menjadi akses utama warga dalam memenuhi kebutuhan harian serta menjalankan kegiatan perdagangan antarwilayah.
Jembatan Gantung Paris pertama kali dibangun pada tahun 2015 sebagai jembatan gantung berbahan besi. Sebelumnya, jembatan ini hanya berupa jembatan sederhana dari bambu dan kayu yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat, dipelopori oleh tokoh masyarakat lokal.
Renovasi kali ini dibiayai melalui penyaluran zakat dari perusahaan dan karyawan PT Paragon Group, dengan Sinergi Foundation sebagai mitra penyalur, serta Sasaka Indonesia sebagai pelaksana pembangunan di lapangan. Sasaka Indonesia sendiri telah berpengalaman membangun 33 jembatan di berbagai wilayah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra dan instansi.
“Kami menargetkan proses renovasi ini selesai dalam waktu satu minggu. Ini bisa tercapai karena seluruh komponen jembatan telah dirakit sebelumnya selama tiga minggu di pabrikasi Cianjur,” ujar perwakilan Tim Sasaka Indonesia.
Dari sisi warga, keberadaan jembatan ini sangat penting dan dinantikan perbaikannya. “Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk aktivitas sehari-hari, terutama anak-anak yang sekolah di seberang,” ujar Ibu Sari, warga Desa Caringin.
Kegiatan ini menjadi contoh nyata sinergi antara masyarakat, sektor swasta, dan lembaga sosial dalam membangun infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan provinsi. ***
