JABAR.ID, SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menggelar Ngoppy (Ngobrol Happy) Bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Edisi 2 sebagai ruang diskusi terbuka dan konstruktif untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Acara berlangsung pada Kamis (4/9/2025) petang di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat.
Forum ini diikuti organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), perwakilan mahasiswa, dan seluruh unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Sukabumi.
Moderator Dedi Suryadi memandu jalannya kegiatan dengan tajuk “Sukabumi Kini dan Nanti.” Forum ini menegaskan komitmen pemerintah membuka ruang kritik dan masukan publik sebagai bagian dari proses pembangunan kota.
Dalam sambutan pembuka, moderator menyoroti pentingnya kekuatan kata-kata sebagai sarana komunikasi.
Ia menegaskan forum ini adalah ruang bermakna untuk mengolah ide bersama, sekaligus mengapresiasi suasana kondusif Kota Sukabumi meskipun belakangan sering terjadi aksi massa.
“Ngoppy kali ini berbeda. Pemerintah menjadi pendengar, dan kritik adalah vitamin untuk membangun. Forum ini membuktikan bahwa pemerintah tidak anti keterbukaan,” ujarnya.
Forum berlangsung santai namun serius. Kehadiran unsur organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan SKPD menciptakan dinamika diskusi kaya perspektif.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari edisi perdana Ngoppy. Tujuan utama forum adalah membangun komunikasi dua arah, mendengar aspirasi berbagai lapisan masyarakat, menjelaskan arah kebijakan pemerintah secara transparan, serta memperkuat peran Kota Sukabumi sebagai kota inklusif.
Sesi pertama forum menampung pandangan dan masukan publik. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyoroti maraknya aksi demonstrasi mahasiswa di Kota Sukabumi dan mendorong solusi berbasis dialog.
Mereka juga merencanakan pelantikan pengurus baru pada 28 September 2025 dengan agenda merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Kota dan Kabupaten Sukabumi.
Perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyoroti kenaikan pajak dan meminta kebijakan perpajakan berbasis keadilan sosial.
Himpunan Mahasiswa Islam Sukabumi (HIMASI) mempertanyakan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Sukabumi di tengah keterbatasan APBD. Mereka mendorong optimalisasi potensi pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat.
Gerakan Pemuda Ansor menekankan pentingnya komunikasi publik yang jelas agar program prioritas pemerintah, seperti dana wakaf dan dana abadi umat, tidak membingungkan masyarakat.
Sementara itu, organisasi Jaga Budaya Indonesia meminta transparansi terkait kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp20 miliar dan penggunaannya.
Menanggapi berbagai masukan, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan komitmennya membangun pemerintahan bersih dan profesional.
Ia memaparkan capaian PAD hingga September 2025 yang mencapai Rp90 miliar. Menurutnya, kebijakan perpajakan lebih pada normalisasi, bukan kenaikan pajak.
“Kita hanya menormalkan pajak yang dulu tidak dibayar menjadi dibayar. Tidak ada kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat,” tegasny
Ia juga mengungkapkan rencana pembenahan BUMD agar memiliki portofolio bisnis dan strategi matang. “BUMD harus punya strategi bisnis jelas. Keuntungan 100 persen harus kembali ke masyarakat,” ujartegasnya.
Ia menegaskan komitmen anti-KKN, bahwa tidak ada titipan jabatan atau proyek dalam seleksi pimpinan BUMD.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Yudi Febriansyah, menjelaskan secara teknis Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 2 Tahun 2025 tentang tunjangan DPRD.
Ia memaparkan bahwa peraturan disusun sesuai mekanisme appraisal, difasilitasi Biro Hukum Jawa Barat, dan mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.
“Penandatanganan dilakukan setelah pelantikan wali kota baru karena izin penandatanganan untuk Pj Wali Kota tidak dapat diterbitkan saat itu,” jelas Yudi.
Sesi kedua forum melanjutkan diskusi dengan masukan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang meminta estimasi PAD realistis dan pengawasan ketat terhadap kebocoran anggaran. FITRA juga menyoroti potensi duplikasi program tahunan.
YLCS menyoroti regulasi penggunaan Lapangan Merdeka dan meminta kejelasan proses perizinan, sedangkan Sahabat Lingkungan mengusulkan sistem pemilahan sampah harian, sanksi bagi pembuang sampah sembarangan, serta inovasi mesin pemilah sampah berbasis insentif di SMA 2 Kota Sukabumi.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, menilai aksi mahasiswa sebagai bentuk kepedulian pembangunan kota.
H. Ayep Zaki menanggapi isu strategis lain dengan menegaskan keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) yang berhasil menghemat dana lebih dari Rp80 miliar.
“Saya tegaskan TKPP tidak menggunakan APBD dan bukan keluarga saya. Ini profesional yang membantu saya sejak lama,” tegasnya. Ia juga meminta maaf atas miskomunikasi terkait penggunaan Lapangan Merdeka.
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana memberikan penjelasan tentang perbedaan regulasi antara Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Perwal Nomor 4 Tahun 2017.
Ia menyebut bahwa Perda menetapkan Lapangan Merdeka sebagai kawasan pariwisata sehingga konser dan hiburan dapat digelar.
“Perwal lama tentu saja telah diubah karena kedudukannya setelah Perda,” katanya. Bobby juga menambahkan bahwa acara televisi di Lapangan Merdeka yang menuai sorotan sudah direncanakan sejak lama dan bukan agenda pemerintah kota.
Forum menghasilkan beberapa kesimpulan utama, antara lain keterbukaan pemerintah sebagai sarana kritik publik, sorotan pada isu kenaikan PAD, pengelolaan aset, kebijakan pajak, dan transparansi anggaran.
Selain itu, reformasi birokrasi dengan seleksi jabatan profesional tanpa KKN menjadi fokus. Organisasi masyarakat dan mahasiswa siap menjadi mitra kritis, sementara Pemkot berkomitmen menindaklanjuti masukan terkait pengelolaan sampah, komunikasi publik, dan harmonisasi regulasi.
Ngobrol Happy Edisi 2 menegaskan tekad Kota Sukabumi menjadi kota terbuka, partisipatif, dan berdaya saing. Dialog selama hampir dua jam ini membuktikan kritik publik dapat menjadi energi positif bagi pembangunan Kota Sukabumi. (Ky)
The post Ngoppy Edisi 2: Pemkot Sukabumi Perkuat Ruang Dialog Publik, Kritik Jadi Vitamin Pembangunan first appeared on Sukabumi Ku.
