BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menargetkan nilai investasi sebesar Rp11,363 triliun pada 2026. Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, saat memberikan pengarahan kepada jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Jumat (2/1/2025).
Pengarahan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan kerja bakti awal tahun di Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, sebagai bagian dari konsolidasi dan penguatan kinerja aparatur memasuki tahun kerja 2026.
Sekda Iskandar menegaskan, meski Kota Bandung memiliki keterbatasan wilayah, potensi investasi dan ekonomi daerah sangat besar dan harus dikelola secara kolaboratif oleh seluruh perangkat daerah.
“Bandung ini kecil secara wilayah, tapi target investasinya besar. Ini tantangan bersama, bukan hanya DPMPTSP,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja DPMPTSP, khususnya pengembangan Mal Pelayanan Publik Kota Bandung yang dinilai semakin inovatif dan menjadi rujukan daerah lain.
Menurut Iskandar, MPP merupakan wajah pelayanan pemerintah yang harus terus ditingkatkan kualitas dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu inovasi yang disorot adalah layanan wali nikah terintegrasi di MPP Kota Bandung. Dalam tiga bulan terakhir, layanan tersebut telah melayani sekitar 200 pasangan dan menjadi satu-satunya layanan sejenis di Indonesia.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Erick Attauriq, melaporkan realisasi investasi Kota Bandung sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Target investasi dalam RKPD 2025 sebesar Rp7 triliun berhasil terlampaui, dengan capaian hingga triwulan III mencapai Rp10,162 triliun.
“Capaian ini menjadi modal penting untuk mengejar target 2026,” kata Erick.
Untuk mendukung target investasi 2026 sebesar Rp11,363 triliun dan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,35 persen, DPMPTSP menyiapkan penyesuaian sistem kerja serta penguatan struktur organisasi, termasuk pengembangan MPP agar lebih adaptif terhadap kebutuhan investasi dan pelayanan publik.
Erick menambahkan, sekitar 80 persen ASN di lingkungan DPMPTSP merupakan pejabat fungsional. Menurutnya, komposisi tersebut justru menjadi kekuatan untuk mendorong kinerja yang lebih cepat dan profesional.
“Koordinasi kita sederhanakan, tapi target tetap harus tercapai,” ujarnya.
Kegiatan pengarahan ditutup dengan kerja bakti bersama di lingkungan kantor DPMPTSP sebagai simbol kesiapan menyambut tahun kerja 2026 dengan sistem kerja yang lebih solid dan pelayanan publik yang optimal. (*)
