TASIKMALAYA – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, menghadiri rapat koordinasi nasional yang bertajuk Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi antara KPK-RI dan Pemerintah Daerah, Kamis (10/7/2025). Acara tersebut berlangsung di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, dan dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan strategis ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang para Wali Kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), dan perwakilan Inspektorat Daerah. Untuk Kota Tasikmalaya, kehadiran diwakili oleh Wakil Wali Kota Diky Chandra bersama unsur dari Inspektorat setempat.
Menurut Diky, agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah memperkuat pemahaman dan praktik tata kelola keuangan daerah yang baik, proporsional, dan bebas dari korupsi.
BACA JUGA : Bupati Cecep Nurul Yakin Perkuat Komitmen Antikorupsi di Rakor Jakarta
Ia menekankan pentingnya kemampuan para pemangku kebijakan dalam memilah antara kebutuhan dan keinginan saat menyusun serta menggunakan anggaran publik.
“Intinya adalah bagaimana menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan akuntabel. Kita harus bisa membedakan antara apa yang benar-benar dibutuhkan dan hanya sekadar keinginan,” ujar Diky saat dikonfirmasi pada Jumat (11/7/2025).
Dalam refleksinya, Diky menyampaikan keprihatinan atas dampak sistemik korupsi yang terus terjadi di berbagai lini. Ia menyebut, korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak-hak dasar masyarakat.
“Korupsi itu ujungnya menyengsarakan rakyat. Naiknya angka kemiskinan, anak-anak putus sekolah, sulitnya akses kesehatan, semua itu akibat praktik korupsi,” ungkapnya.
Diky juga berbagi kisah pribadinya sebagai pejabat yang berupaya hidup jujur dan sederhana. Ia merasa miris ketika prinsip hidup bersih dan mengandalkan penghasilan halal justru dianggap naif dan malah dikucilkan.
“Saya sering merasa sedih. Saat kita memilih hidup terbatas, menjauhi uang haram, malah dianggap bodoh. Seolah-olah yang cerdas itu yang bisa korupsi tapi tak ketahuan,” cetus Diky, dengan nada getir.
Ia menilai, rendahnya literasi masyarakat terhadap sistem tata kelola anggaran juga turut memunculkan stigma negatif terhadap pejabat publik.
“Karena korupsi merajalela dan informasi soal keuangan publik minim, masyarakat akhirnya menyimpulkan bahwa semua pejabat itu kaya raya dan bergaya hidup mewah. Padahal tidak semua seperti itu. Masih banyak yang memilih hidup sesuai aturan, walau harus tersisih,” jelasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Diky menegaskan bahwa korupsi adalah kebiasaan buruk yang harus diberantas, bukan budaya yang bisa dimaklumi.
“Korupsi itu kebiasaan, bukan budaya. Kalau sampai kita menganggapnya budaya, berarti kita sedang menciptakan bangsa dengan banyak ‘budayawan’ korupsi,” pungkasnya tegas.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (rzm)
<p>The post Wakil Wali Kota Tasikmalaya Hadiri Rakor Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Bersama KPK-RI first appeared on Tasikmalaya Ku.</p>
