SUKABUMI – Menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang mencatat Kota Sukabumi sebagai daerah dengan inflasi tertinggi se-Jawa Barat, Pemerintah Kota Sukabumi akan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan menggelar operasi pasar murah untuk menekan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, mengatakan langkah ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat.
“Kami akan menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan mengadakan operasi pasar murah untuk komoditas yang harganya naik, seperti cabai, telur, beras, dan bawang,” ujarnya kepada sukabumiku.id, Selasa (12/08/25).
Bobby menegaskan pihaknya juga akan melakukan efisiensi biaya distribusi dengan mengatur jalur logistik agar ongkos angkut tidak terlalu tinggi, termasuk memanfaatkan angkutan massal logistik.
“Stok beras juga akan terus dijaga baik dari segi harga maupun kualitas, yang kami pantau langsung lewat sidak ke swalayan dan pasar tradisional,” tambahnya.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) di Kota Sukabumi pada Juli 2025 mencapai 3,63 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,95.
Inflasi tertinggi terjadi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 10,15 persen, sedangkan deflasi y-on-y terjadi di Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar -0,51 persen.
Inflasi terendah di Jawa Barat tercatat di Kabupaten Bandung, yakni sebesar 1,55 persen.
Kota Sukabumi tercatat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Juli 2025 di Kota Sukabumi mencapai 3,63 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,95.
Berdasarkan data BPS, Kota Sukabumi menjadi daerah dengan inflasi tertinggi se-Jawa Barat, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Bandung sebesar 1,55 persen.
Sementara itu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, mengatakan inflasi y-on-y tertinggi terjadi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 10,15 persen dengan IHK 122,22. Sementara itu, deflasi y-on-y terjadi di Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar -0,51 persen dengan IHK 98,63.
“Untuk mengendalikan inflasi, Pemkot Sukabumi melakukan sejumlah langkah strategis. Di antaranya menjaga ketersediaan pasokan melalui cadangan pangan daerah, peningkatan ketahanan pangan dengan budidaya padi sawah indeks pertanaman (IP) 400, gerakan tanam cabai, bawang merah, jagung, hingga urban farming,” kata dia kepada wartawan, Selasa (12/08/25).
Selain itu sambung dia, pemerintah daerah juga memastikan kelancaran distribusi dengan memantau stok minyak goreng “Minyak Kita” dan beras SPHP di pengecer, serta mendorong kerja sama antar daerah dan produsen untuk menjamin pasokan komoditas.
“Kami juga melakukan komunikasi efektif melalui monitoring harga bahan pokok penting dan melaporkannya lewat aplikasi SP2KP, Neraca Pangan, SIPANDA, dan SILINDA Jawa Barat,” kata Erni.
Pengawasan sembako dan pupuk bersubsidi pun digencarkan bersama forkopimda dan satgas pangan. Pemkot juga menggelar rapat koordinasi penyusunan peta jalan inflasi 2025–2027, serta menganalisis stabilitas perekonomian daerah agar harga barang dan jasa tetap terjangkau. (Ky)
The post Tekan Kenaikan Inflasi, Wakil Wali Kota Sukabumi Akan Bentuk Tim Pengendali dan Pasar Murah first appeared on Sukabumi Ku.
