JABARKU.ID – Suara penolakan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dona Muharam, semakin menguat. Sejumlah elemen masyarakat dan pegiat antikorupsi mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN segera turun tangan menertibkan kadernya yang dinilai mencederai amanah rakyat.
Dalam surat resmi yang dikirimkan kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mereka menuding Dona bukan hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga terlibat dalam praktik “permainan kotor” birokrasi serta pengaturan anggaran daerah.
“Kolaborasi Dona dengan Sekretaris Daerah dan Asisten Pribadi Bupati telah merusak tatanan birokrasi, menekan ASN lewat intervensi politik, sekaligus menodai prinsip demokrasi lokal,” tulis pernyataan itu.
Lebih jauh, publik disebut sudah lama mengetahui adanya pembahasan anggaran yang berlangsung di “ruang gelap” penuh intrik, tanpa transparansi dan jauh dari kepentingan rakyat. Kondisi ini membuat masyarakat KBB semakin muak.
Mereka pun menuntut DPP PAN mengambil langkah tegas. Pertama, menarik dan memberhentikan Dona dari keanggotaan DPRD KBB demi menjaga nama baik partai. Kedua, mengumumkan sikap resmi PAN kepada publik agar masyarakat tahu bahwa partai berlambang matahari putih itu tidak menoleransi kader yang merusak birokrasi.
“Bandung Barat sudah berkali-kali jadi sorotan KPK. Tiga bupati sebelumnya masuk meja hijau. Kalau PAN tidak berani menertibkan kadernya, rakyat berhak menilai PAN ikut melindungi praktik busuk,” tegas mereka.
Masyarakat berharap PAN tidak menutup mata, apalagi membiarkan citra partai dan legitimasi Bupati Jeje Ritchi Ismail tercoreng gara-gara ulah segelintir kader haus kekuasaan.
