SUKABUMI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan akibat pemotongan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Berdasarkan asumsi terbaru, TKD berkurang hingga Rp725,69 miliar atau setara 20,39 persen dibandingkan KUA/PPAS APBD 2026, serta turun Rp631,79 miliar atau 18,23 persen dibanding realisasi tahun 2025.
Pengurangan ini membuat total pendapatan daerah turun menjadi Rp3,98 triliun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp908,43 miliar dan pendapatan transfer Rp3,06 triliun. Sementara itu, total belanja daerah dipatok Rp4,05 triliun, menyusut Rp685,69 miliar atau 14,47 persen. Penurunan paling tajam terjadi pada Belanja Modal (-47,91%) dan Belanja Tidak Terduga (-50%).
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengakui adanya tantangan besar akibat kebijakan pemotongan TKD. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen melaksanakan program sesuai RPJMD 2026 yang mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
“Insya Allah meskipun ada penurunan anggaran, kami bersama DPRD akan tetap semangat melaksanakan program. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi fiskal, tapi tetap fokus pada pelayanan dasar publik,” kata Asep Japar usai rapat paripurna, Rabu (1/10/2025).
Bupati menambahkan, alokasi anggaran 2026 akan difokuskan pada urusan pemerintahan wajib, terutama pelayanan dasar publik dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), bukan lagi sekadar berdasarkan pemerataan atau pola tahun sebelumnya.
Senada, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyatakan seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan dan masukan terhadap Raperda APBD 2026. Menurutnya, eksekutif bersama legislatif perlu mencari formula penyesuaian agar target pembangunan tetap tercapai meski anggaran menurun.
“Saya yakin Bupati dan tim anggaran bisa menyesuaikan kondisi ini dengan target RPJMD. Yang penting, prioritas pembangunan tetap terjaga,” ujarnya.
