SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, angkat bicara terkait proyeksi turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat pemotongan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Berdasarkan asumsi terbaru, APBD Kabupaten Sukabumi tahun depan berpotensi menyusut hingga Rp725,69 miliar atau 20,39 persen dibandingkan KUA/PPAS APBD 2026. Jika dibanding realisasi 2025, penurunan tercatat Rp631,79 miliar atau 18,23 persen.
Menurut Budi Azhar, kondisi ini membutuhkan langkah penyesuaian yang matang agar target pembangunan daerah tetap tercapai. Ia menilai kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi kunci menghadapi tantangan fiskal tersebut.
“Saya yakin Bupati dan tim anggaran bisa menyesuaikan kondisi ini dengan target RPJMD. Yang penting, prioritas pembangunan tetap terjaga,” kata Budi Azhar usai rapat paripurna, Rabu (1/10/2025).
Berdasarkan data eksekutif, pendapatan daerah 2026 dipatok Rp3,98 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp908,43 miliar dan pendapatan transfer Rp3,06 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp4,05 triliun atau turun Rp685,69 miliar dibanding 2025, dengan penurunan tajam pada Belanja Modal (-47,91%) dan Belanja Tidak Terduga (-50%).
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan sesuai RPJMD meski anggaran berkurang. Fokus utama diarahkan pada urusan pemerintahan wajib, khususnya pelayanan dasar publik.
