SUKABUMI – Meski program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah digelar sepanjang Maret hingga September 2025, masih ada sekitar 40 ribu unit kendaraan di Kota Sukabumi yang belum melunasi kewajiban pajaknya.
Fakta tersebut terungkap dalam Operasi Gabungan (Opsgab) pemeriksaan pajak kendaraan bermotor yang digelar di Jalan Otto Iskandardinata, Kecamatan Citamiang, Jumat (03/10/25).
Kegiatan ini dipantau langsung oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, serta Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi, Iwan Juanda.
Menurut Iwan, program pemutihan pajak tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya keringanan hanya sebatas pembebasan denda atau pembayaran pokok maksimal empat tahun, maka tahun ini masyarakat cukup membayar pajak untuk satu tahun ke depan.
“Program itu sudah kami laksanakan dua periode, mulai 20 Maret–30 Juni dan dilanjutkan 1 Juli–30 September. Setelahnya, kami lakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa setelah program pemutihan berakhir, pihaknya akan lebih gencar melakukan pemeriksaan, penagihan door to door, hingga pemberian sanksi bagi pemilik kendaraan yang masih menunggak pajak.
Dari total sekitar 123 ribu kendaraan terdaftar di Kota Sukabumi, baru 78 ribu unit (70 persen) yang tercatat taat membayar pajak. Sementara itu, 40 ribu kendaraan lainnya masih menunggak.
“Kami targetkan hingga akhir tahun jumlah kendaraan yang menunggak bisa ditekan,” tambah Iwan.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyambut positif pelaksanaan operasi gabungan yang melibatkan Samsat, Satlantas Polres Sukabumi Kota, Denpom TNI, dan Jasa Raharja.
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah.
“Pajak ini salah satu sumber penting pendapatan daerah. Karena itu, saya mengimbau warga agar taat membayar pajak tepat waktu. Bagi yang kendaraannya masih berplat luar kota, sebaiknya segera mutasi ke Sukabumi,” ujar Ayep. (Ky)
