SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/25).
Kegiatan bergengsi ini turut dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, termasuk Asjap (Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Pasar Modal) serta Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran, yang turut memperkuat sinergi daerah dalam mendorong pemerataan akses keuangan.
Rakornas yang mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menilai bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan inklusi keuangan yang merata dan berkeadilan.
“Baru saja saya mengikuti acara TPAKD di Balai Kartini Jakarta yang dipimpin langsung oleh Pak Airlangga Hartarto bersama Ketua OJK dan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ini sangat penting, karena akses keuangan daerah harus benar-benar bisa dipercepat,” ujar Ayep Zaki.
Menurut Ayep Zaki, percepatan akses keuangan menjadi langkah kunci dalam memperkuat perekonomian daerah, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Ia menegaskan bahwa akses permodalan yang luas dan mudah akan mendorong pertumbuhan sektor produktif serta membuka lapangan kerja baru di daerah.
Rakornas TPAKD 2025 sendiri difokuskan untuk memperkecil kesenjangan akses keuangan antara wilayah pusat dan daerah, serta antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
Dalam arahannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari agenda besar pemerataan ekonomi nasional.
“Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk memetakan potensi UMKM di wilayah masing-masing agar mereka mendapatkan akses pembiayaan yang layak,” tegas Airlangga.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan akses keuangan akan memberikan dampak nyata terhadap penguatan sektor UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, Airlangga menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat, agar setiap individu mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, aman, dan produktif.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus memperkuat TPAKD daerah melalui berbagai langkah strategis. Beberapa di antaranya meliputi:
Peningkatan literasi dan edukasi keuangan bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat umum.
Kolaborasi dengan lembaga keuangan dan perbankan untuk memperluas akses pembiayaan UMKM.
Percepatan digitalisasi ekonomi lokal, guna memudahkan transaksi keuangan dan mendorong ekonomi kreatif berbasis teknologi.
Ayep Zaki menegaskan, dengan dukungan dan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, serta sektor perbankan, percepatan akses keuangan akan menjadi fondasi penting menuju kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat Sukabumi, khususnya pelaku usaha kecil, benar-benar bisa merasakan manfaat dari kebijakan inklusi keuangan. Dengan kolaborasi lintas sektor, kita bisa membangun ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan,” ujar Ayep.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas TPAKD 2025, Pemerintah Kota Sukabumi kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian aktif dalam upaya memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan progresif.
