SUKABUMI — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Rabu (29/10/2025). Dalam aksinya, massa mengangkat tema “Perayaan Mati Rasa” sebagai bentuk sindiran terhadap kinerja Pemerintah Kota Sukabumi di bawah kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana.
Ketua PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan kritik terhadap lemahnya respons pemerintah terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menilai, visi dan misi pemerintahan Ayep Zaki–Bobby Maulana yang menjanjikan masyarakat inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis tidak berjalan sesuai harapan.
BACA JUGA: Ubaydillah Bantah Rangkap Jabatan untuk Kepentingan Pribadi, GPS Nilai Ada Kejanggalan!
“Perayaan Mati Rasa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terhadap masyarakat adalah bentuk kekecewaan kami. Kami mendesak evaluasi substantif terhadap arah kebijakan, efektivitas program, dan konsistensi visi-misi dengan realitas sosial-ekonomi warga,” ujar Bahrul di lokasi aksi.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di Kota Sukabumi belum menunjukkan kepemimpinan yang berlandaskan moral, etika, dan tanggung jawab. Ia menyoroti keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) yang dianggap memperlihatkan praktik rangkap jabatan dan melemahkan integritas birokrasi.
“Ini bentuk degradasi moral dan etika pemerintah di hadapan masyarakat. Mutasi pejabat eselon II juga tidak dilakukan dengan prinsip meritokrasi, sementara klaim keberhasilan program tidak berdampak nyata bagi publik,” tambahnya.
Selain menyoroti birokrasi, PMII juga menilai hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah masih jauh dari semangat sinergi demokratis. Bahrul menyebut, beberapa kebijakan justru menimbulkan indikasi konflik kepentingan dan minim melibatkan partisipasi masyarakat secara substansial.
BACA JUGA: 133 Pejabat Eselon III dan IV Pemkot Sukabumi Resmi Dilantik Wali Kota, Ini Daftarnya
PMII mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara fundamental dalam dua tahun ke depan. Jika tidak, kata Bahrul, Kota Sukabumi terancam mengalami stagnasi pembangunan.
Selain itu, PMII juga menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap pengangkatan tenaga honorer, THL, dan TKS yang dinilai berbau nepotisme.
Bahrul turut menekankan pentingnya peningkatan mutu pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi agar tidak membebani masyarakat.
“Kami juga mendesak DPRD Kota Sukabumi untuk serius menuntaskan Panja TKPP dan Panja Wakaf serta membuka hasilnya secara publik. Kami akan terus bersuara selama kekuasaan dijalankan bukan untuk rakyat,” pungkasnya. (*)
