TASIKMALAYA – Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 kembali menuai sorotan. Nilainya yang mencapai puluhan miliar rupiah dinilai kontradiktif dengan klaim efisiensi yang kerap digaungkan Bupati Tasikmalaya.
Ketua DPK Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Kabupaten Tasikmalaya, Givan Alifia Muldan, menyebut alokasi anggaran tersebut membuka ruang polemik baru di tengah masyarakat. Ia menilai, jargon efisiensi yang digaungkan pemerintah justru tidak sejalan dengan sejumlah pos belanja yang dinilai tidak proporsional.
“Ini menandakan terjadinya defisit transparansi. Anggaran publik bukan sekadar angka, melainkan representasi kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Ketika transparansi dilemahkan, kontrak sosial itu kehilangan legitimasi,” ujar Givan kepada wartawan, Kamis malam (28/8/2025).
BACA JUGA : Tasikmalaya Aman: Polres Sukses Sekat Massa Aksi yang Akan Berangkat ke Jakarta
Menurutnya, problem lain adalah absennya kontrol partisipatif. “Good governance menekankan keterlibatan publik, legislatif, media, dan akademisi dalam proses kebijakan fiskal. Mengandalkan narasi efisiensi sepihak birokrasi sama halnya dengan membangun anggaran di atas monolog, bukan dialog,” tegasnya.
Givan menilai respons Sekretaris Daerah (Sekda) Tasikmalaya, Moh Zen, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terlalu defensif. Permintaan agar media mengajukan audiensi resmi dianggap tidak sejalan dengan semangat transparansi.
“Seorang pejabat publik seharusnya menempatkan kritik sebagai early warning system untuk perbaikan kebijakan, bukan merasa tidak dihargai,” ujarnya.
Pos Anggaran Disorot
Berdasarkan catatan JAMAN, sejumlah alokasi anggaran Sekretariat Daerah 2025 yang dinilai janggal antara lain:
-
Makan dan minum rapat/jamuan: Rp 1,8 miliar
-
Alat tulis kantor: Rp 1,3 miliar
-
Tenaga kebersihan: Rp 1,5 miliar
-
Medical check-up: Rp 1,2 miliar
-
Pengadaan kendaraan bermotor: Rp 1,9 miliar
-
Pembelian tanah untuk bangunan kerja: Rp 1,7 miliar
-
Belanja barang kepada masyarakat: Rp 5,8 miliar
-
Belanja pakan kepala daerah & wakil: Rp 840 juta
-
Internet & TV berlangganan: Rp 437 juta
-
Alat rumah tangga: Rp 626 juta
-
Konsultasi & studi penelitian: Rp 500 juta
-
Jasa prasarana & pelayanan umum: Rp 437 juta
-
Pemeliharaan gedung kantor: Rp 400 juta
-
Pemeliharaan Pendopo Lama & Baru: Rp 558 juta
Selain itu, anggaran swakelola mencapai Rp 7,7 miliar lebih, serta perjalanan dinas Rp 2,7 miliar, termasuk perjalanan luar kota dengan nilai per kegiatan mencapai ratusan juta rupiah. Ada pula belanja sosialisasi Rp 573 juta yang belum jelas bentuk kegiatan dan target audiensnya.
“Bagaimana mungkin Bupati mengklaim efisiensi, sementara masih ada belanja pakan kepala daerah dan internet berlangganan dengan nilai fantastis? Apakah ini didasarkan pada analisis cost–benefit atau sekadar jargon politik?” kritik Givan.
Untuk menghindari jebakan efisiensi semu, JAMAN mendorong beberapa langkah konkret. Pertama, audit independen melibatkan BPK, inspektorat independen, hingga akuntan publik, dengan hasil yang dipublikasikan secara periodik. Kedua, forum akuntabilitas terbuka melalui public hearing bersama DPRD, media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
BACA JUGA : FORTABES Soroti Kebijakan Cut Off, DPRD Tasikmalaya Didesak Lebih Transparan
“Anggaran bukan hanya soal angka, tapi soal akuntabilitas dan kepercayaan publik. Kritik harus dipandang sebagai pengingat, bukan ancaman,” tegasnya.
Ia menambahkan, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang adil, transparan, dan bermartabat.
“Pejabat publik yang bijaksana adalah mereka yang mampu menjadikan kritik sebagai refleksi. Masyarakat berhak menuntut efisiensi tidak hanya jadi slogan, tapi praktik nyata berbasis data, audit, dan partisipasi publik,” pungkas Givan. (rzm)
<p>The post Anggaran Sekda Tasikmalaya Sentuh Puluhan Miliar, JAMAN: Efisiensi Hanya Jargon first appeared on Tasikmalaya Ku.</p>
