SUKABUMI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, melontarkan kritik tajam terkait sistem zonasi penerima manfaat yang dinilai tidak logis dan berpotensi menimbulkan masalah teknis di lapangan.
Zainul mencontohkan adanya sekolah di Kecamatan A yang berjarak hanya 1 kilometer dari dapur MBG di Kecamatan B. Namun, karena aturan zonasi administratif, sekolah tersebut dipaksa mengambil suplai dari dapur di kecamatannya sendiri yang justru lebih jauh.
“Hal ini jelas kontradiktif. Padahal prioritas utama harusnya jarak pengantaran, bukan sekadar garis administratif. Kalau jaraknya dekat, risiko keterlambatan dan kerusakan makanan bisa ditekan. Kalau jauh, potensi masalah, termasuk keracunan, justru makin tinggi,” tegas Zainul.
Menurut Zainul, persoalan zonasi ini memang terkait dengan koordinasi antar camat sebagai penanggung jawab wilayah. Namun ia menilai, kepentingan administratif tidak boleh mengalahkan keselamatan dan kenyamanan siswa.
“Kalau soal siapa camat yang bertanggung jawab itu urusan koordinasi kelembagaan. Tapi jangan sampai aturan zonasi membahayakan anak-anak hanya karena ego administratif,” ujarnya.
Politisi Komisi IX ini mendorong BGN dan pemerintah untuk segera mengevaluasi aturan zonasi MBG agar lebih fleksibel, terutama di wilayah yang berdekatan.
“Dengan demikian, pengantaran makanan bisa lebih efisien, mutu tetap terjaga, dan potensi keracunan dapat diminimalkan,” pungkasnya. (Ky)
