BANDUNG – Di tengah masih tingginya angka stunting di Kota Bandung, Kecamatan Cicendo meluncurkan inovasi lokal bertajuk “Gasing” (Keluarga Siap Cegah Stunting). Peluncuran program ini dirangkaikan dengan penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Angkasa Pura Indonesia, Senin (19/1/2026).
Kegiatan berlangsung di Kantor RW 03 Kelurahan Husein Sastranegara, Jalan Abdul Rahman Saleh, dan menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah kewilayahan dan dunia usaha dalam upaya menekan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kota Bandung.
Camat Cicendo Siti Romlah mengatakan, Gasing dirancang untuk memperkuat peran keluarga sebagai garda terdepan pencegahan stunting, sekaligus menjawab keterbatasan intervensi pemerintah yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh sasaran.
“Gasing adalah Keluarga Siap Cegah Stunting. Inovasi ini sejalan dengan gerakan nasional, dan hari ini kami menerima CSR dari Angkasa Pura Indonesia sebesar Rp25 juta,” ujarnya.
Dana CSR tersebut dialokasikan untuk 27 balita sasaran stunting di enam kelurahan Kecamatan Cicendo. Di Kelurahan Husein Sastranegara sendiri, terdapat tujuh balita yang menerima bantuan.
Balita sasaran akan mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan selama 56 hari berturut-turut, dengan menu bergizi dan pengawasan tenaga kesehatan. Program ini didampingi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Puskesmas Pasir Kaliki, dan Puskesmas Sukaraja.
Selain itu, ASN kecamatan dan kelurahan turut memberikan PMT penyuluhan kepada 18 balita lainnya, sebagai upaya edukasi gizi keluarga. Namun, jumlah sasaran yang terbatas menunjukkan bahwa penanganan stunting masih sangat bergantung pada dukungan kolaboratif di luar anggaran rutin pemerintah.
Siti Romlah mengklaim, hasil validasi data terakhir menunjukkan tren penurunan stunting di Kecamatan Cicendo. Sekitar 10 persen balita sasaran telah dinyatakan keluar dari kategori stunting karena peningkatan tinggi badan dan status gizi.
“Dari 113 sasaran, kami optimistis bisa turun menjadi sekitar 93 tahun ini. Ini hasil kerja bersama lintas sektor,” katanya.
Ia menambahkan, penanganan stunting di Cicendo tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang program lain seperti Dapur Dahsyat, Buruan Sae, dan Kang Pisman, yang membentuk ekosistem penanganan stunting berbasis wilayah dan partisipasi warga.
Namun, tantangan stunting secara makro di Kota Bandung masih jauh dari kata selesai. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung, Anhar Hadian, mengingatkan bahwa data survei 2024 justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
“Angka stunting Kota Bandung naik dari 16,3 persen menjadi 22,8 persen. Ini fakta yang tidak bisa ditutupi. Kalau kita tidak jujur pada data, penanganannya tidak akan tepat,” tegas Anhar.
Ia menekankan, pendataan stunting tidak melihat status KTP atau administrasi kependudukan, melainkan kondisi faktual balita di lapangan. Karena itu, seluruh balita yang tinggal di Kota Bandung wajib mendapat layanan, tanpa sekat administratif.
Anhar juga menilai, kehadiran CSR di awal tahun cukup strategis karena dapat menutup celah pembiayaan pada masa transisi anggaran pemerintah.
“Kedepan, kami berharap penerima manfaat tidak hanya 27 balita. Targetnya seluruh sasaran. Dengan Gasing, Cicendo punya peluang menjadi kecamatan pertama bebas stunting,” ujarnya.
Sementara itu, Business Support Department Head Bandara Husein Sastranegara, Haryo, menyebut bantuan CSR ini sebagai bentuk komitmen PT Angkasa Pura Indonesia terhadap isu kesehatan masyarakat di wilayah sekitar bandara.
Ia menjelaskan, pascamerger Angkasa Pura I dan II, perusahaan kini beroperasi sebagai PT Angkasa Pura Indonesia dan mengelola bandara dalam beberapa regional. Bandara Husein Sastranegara masuk Regional 1 bersama Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, dan Kertajati.
“Kami memprioritaskan CSR di wilayah ring satu bandara, termasuk Cicendo. Harapannya, kolaborasi ini bisa menekan angka stunting hingga nol,” katanya.
Meski menghadapi penurunan jumlah penumpang pascapandemi, Angkasa Pura Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program sosial secara berkelanjutan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah wilayah. (*)
