SUKABUMI – DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Daerah resmi menetapkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan APBD 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung dewan, Rabu (12/11/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengungkapkan total APBD 2026 mengalami kenaikan Rp5,6 miliar dari hasil evaluasi sebelumnya. “Setelah evaluasi dari gubernur, APBD kita justru mengalami kenaikan sekitar Rp5,6 miliar, sehingga totalnya kini mencapai Rp4,065 triliun,” jelas Budi usai rapat.
Beberapa penyesuaian anggaran dilakukan melalui efisiensi belanja yang bersifat seremonial. Prioritas utama diarahkan pada program strategis dalam RPJMD, khususnya sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami fokus pada program yang termuat dalam RPJMD, terutama pembangunan infrastruktur. Untuk sektor pendidikan dan kesehatan pun porsinya tetap sesuai ketentuan regulasi,” tegas Budi.
DPRD juga mengingatkan pentingnya ketersediaan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana.
“Kami meminta agar dana BTT tetap ditempatkan di BPBD, sehingga bisa segera digunakan jika terjadi keadaan darurat,” tambahnya.
Bupati Sukabumi Asep Japar menyatakan kesiapan pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi. “Kita akan sesuaikan dan fokus pada kegiatan yang langsung berdampak bagi masyarakat. Kegiatan seremonial akan dikurangi, dan anggaran diarahkan untuk sektor prioritas,” ungkap Asep.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab tengah menyusun strategi optimalisasi potensi daerah.
“Kita sedang melakukan analisis agar aset-aset milik Pemda, baik tanah maupun gedung, bisa dimanfaatkan secara produktif. Sektor pariwisata juga akan kita evaluasi untuk memperkuat PAD tahun depan,” paparnya.
Penetapan APBD 2026 ini menjadi landasan penting bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan menghadapi potensi bencana yang kerap melanda wilayah tersebut.
