BANDUNG – Banjir yang berulang kali terjadi di kawasan anak Sungai Cinambo, Jalan Provinsi A.H. Nasution, Kelurahan Pasir Jati, kembali menjadi sorotan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan PLN melakukan peninjauan lapangan beberapa waktu lalu, menyusul keluhan warga yang tak kunjung mendapat solusi permanen.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara terbuka mengakui bahwa pendekatan penanganan banjir selama ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan. Menurutnya, penyempitan alur sungai serta hambatan aliran di sejumlah titik membuat air mudah meluap saat hujan deras.
“Selama ini penanganannya terlalu melihat gejala di hilir. Padahal persoalan utamanya ada di sepanjang aliran sungai, dari hulu sampai hilir. Kalau ini tidak ditangani terpadu, banjir akan terus berulang,” ujar Farhan di lokasi.
Dari hasil peninjauan dan keterangan warga, ditemukan adanya konstruksi lama yang runtuh di dalam gorong-gorong. Runtuhan tersebut mempersempit aliran air dan diduga kuat menjadi pemicu utama genangan yang kerap merendam badan jalan dan permukiman sekitar.
“Ini bukan sekadar sampah atau sedimentasi. Ada bangunan lama yang ambruk di dalam gorong-gorong dan tidak pernah dibongkar. Selama ini menjadi bottleneck aliran air,” kata Farhan.
Namun demikian, Farhan menyebut pembersihan runtuhan tersebut baru bersifat penanganan darurat. Untuk solusi jangka panjang, Pemkot Bandung masih harus berkoordinasi dengan Kementerian PU karena status sungai berada di lintas kewenangan.
Pemkot berencana mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian PU melalui balai terkait, termasuk untuk dukungan anggaran dan perencanaan teknis yang komprehensif. Farhan menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan pusat.
Di sisi lain, keterlibatan PLN dinilai krusial karena terdapat jaringan kabel listrik bawah tanah di sekitar saluran air. Kondisi ini membatasi ruang gerak penanganan fisik di lapangan.
“Kita tidak bisa asal bongkar. Banyak kabel listrik di bawah tanah, dan kalau tidak terkoordinasi dengan baik, risikonya besar,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, seluruh pihak sepakat melakukan pembersihan dan pengangkatan material runtuhan di bagian bawah gorong-gorong. Sementara itu, rencana penanganan skala besar masih menunggu hasil kajian teknis dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU.
Perwakilan Kementerian PU, Ahmad, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan asesmen teknis menyeluruh, termasuk penghitungan debit air dan luas daerah tangkapan air (catchment area). Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan metode penanganan.
“Setelah data debit dan catchment area diperoleh, baru bisa diputuskan apakah cukup dengan normalisasi, pelebaran crossing, atau perlu pembangunan infrastruktur baru seperti jembatan,” jelasnya.
Hingga kini, warga sekitar masih berharap peninjauan ini tidak kembali berakhir sebagai rutinitas seremonial, melainkan diikuti dengan langkah konkret agar banjir tahunan di kawasan Cinambo tidak terus berulang. (*)
