TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengambil langkah strategis dengan menghentikan sementara penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau yang dikenal dengan istilah cut off. Kebijakan ini mulai diberlakukan di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, dan akan berlangsung hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Cecep, keputusan ini bukan tanpa alasan. Ia menyebutkan bahwa dirinya mulai menjabat di tengah tahun anggaran yang telah berjalan. Maka dari itu, diperlukan penyesuaian menyeluruh terhadap struktur fiskal dan arah pembelanjaan ke depan, terutama karena saat ini pemerintah daerah tengah menyusun APBD Perubahan (APBD-P).
“Langkah ini diambil demi penyusunan ulang arah anggaran. Dalam APBD Perubahan nanti, kita menerapkan tiga prinsip utama: pertama, belanja bisa ditambah jika tersedia Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Kedua, jika Silpa tidak cukup, maka belanja harus dikurangi. Dan ketiga, kita harus melakukan pergeseran anggaran dari kegiatan yang kurang mendesak ke program yang lebih prioritas,” papar Cecep dalam keterangannya, (6/7/2025).
Ia menegaskan bahwa kebijakan cut off diperlukan agar terdapat ruang fiskal yang memadai untuk mendanai program prioritas baru. Tanpa langkah ini, kata dia, seluruh alokasi anggaran berpotensi terserap habis sebelum pembahasan APBD Perubahan rampung.
“Kalau ditanya sampai kapan cut off ini diberlakukan, maka jawabannya jelas: sampai APBD Perubahan disahkan DPRD,” ujarnya.
BACA JUGA : Perkumpulan Ronda Kritik Kebijakan APBD Cut Off Bupati Tasikmalaya
Lebih lanjut, Cecep membantah anggapan bahwa kebijakan ini menghambat roda pembangunan daerah. Ia justru menilai langkah tersebut sebagai bentuk penguatan dalam pengelolaan anggaran daerah agar lebih terarah dan efektif, selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.
“Saya tidak menghentikan pembangunan. Saya hanya ingin memastikan bahwa APBD Perubahan nantinya betul-betul selaras dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta arahan dari Gubernur Jawa Barat,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, menilai kebijakan penghentian sementara penggunaan APBD ini tidak berdampak besar terhadap keberlangsungan pemerintahan di daerah.
“Sampai saat ini tidak ada gangguan signifikan. Kebijakan ini juga sejalan dengan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri,” jelas Budi.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan arahan dari pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Yang terpenting, pelaksanaannya tetap proporsional dan jangan sampai mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat,” tutupnya. (LS)
<p>The post Bupati Cecep Nurul Yakin Terapkan Cut Off APBD Hingga APBD-P 2025 Disahkan, Tegaskan Demi Efisiensi Fiskal first appeared on Tasikmalaya Ku.</p>
