TASIKMALAYA – Desakan ribuan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Tasikmalaya agar insentif segera dicairkan akhirnya mendapat tanggapan dari Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin.
BACA JUGA : Ribuan Linmas di Tasikmalaya Belum Terima Insentif Dua Bulan
Dalam keterangannya, Cecep menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan insentif Linmas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Menurutnya, hal tersebut telah ia sampaikan sejak awal, termasuk pada saat Apel Siaga Linmas beberapa waktu lalu.
“Jangan sampai termakan oleh pembisik-pembisik yang tidak produktif, sahabat Linmas ini,” ujar Cecep, meminta para anggota Linmas untuk tidak terprovokasi isu yang beredar.
Cecep menjelaskan bahwa janji politiknya saat kampanye bukan berupa insentif, melainkan visi besar “Tasik Iman dan Aman” yang salah satunya melibatkan peran aktif Linmas dan Karang Taruna dalam menjaga keamanan lingkungan. Implementasi visi tersebut, lanjut Cecep, masih dalam tahap pembahasan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kalau bicara janji politik, itu dituangkan dalam visi misi saya. Implementasinya nanti Linmas dan Karang Taruna ikut serta menjaga keamanan. Untuk itu tentu butuh dukungan operasional, dan saat ini sedang disusun dalam RPJMD,” jelasnya.
Ia menegaskan, janji politik kepala daerah harus dituangkan dalam dokumen resmi RPJMD sebelum dapat dialokasikan dalam APBD. Sementara RPJMD periode kepemimpinannya saat ini masih dalam pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga belum bisa direalisasikan.
Terkait adanya alokasi anggaran insentif Linmas di APBD 2025, Cecep menyebut hal itu merupakan warisan dari RPJMD periode Bupati sebelumnya, Ade Sugianto.
“RPJMD tahun 2025 itu masih milik Pak Ade, bukan saya. RPJMD saya belum disahkan, jadi jangan salah persepsi,” tegas Cecep.
Lebih jauh, Bupati menambahkan bahwa Linmas bukanlah organisasi kemasyarakatan (ormas), melainkan bagian dari Lembaga Masyarakat Desa (LMD) seperti PKK dan Karang Taruna. Karena itu, menurutnya, Linmas semestinya sudah mendapat alokasi melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
Menutup pernyataannya, Cecep kembali menegaskan bahwa insentif Linmas yang belum cair bukanlah janji politiknya. Namun ia berkomitmen agar ke depan masalah tersebut dirumuskan lebih jelas dalam RPJMD periode kepemimpinannya, kemudian diturunkan ke APBD untuk bisa dihitung secara pasti.
“Jadi saya tegaskan, insentif Linmas yang belum cair itu bukan janji saya. Ke depan, masalah ini akan dirumuskan lebih jelas dalam RPJMD, lalu diturunkan ke APBD. Baru nanti bisa dihitung dan dipastikan angkanya,” pungkasnya. (LS)
