SUKABUMI – Jelang genap satu tahun memimpin Kabupaten Sukabumi, kepemimpinan Asep Japar dan Andreas mendapat sorotan. Perkumpulan Indonesia Muda Kabupaten Sukabumi (PIM KABSI) menilai berbagai program yang dicanangkan belum memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ketua PIM KABSI, Sagino Loromoso, menyebutkan bahwa visi Mubarokah dengan sembilan program prioritas belum berjalan optimal. Ia menilai, hasil kebijakan belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Kinerja Asep Japar dan Andreas selama satu tahun terakhir belum maksimal dan belum memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” kata Sagino dalam keterangannya yang diterima redaksi sukabumiku.id belum lama ini.
Menurut Sagino, persoalan mendasar di daerah masih belum tertangani dengan baik. Ia menyoroti sektor pertanian yang masih merugi, tingkat pengangguran yang dinilai masih tinggi, hingga fasilitas kesehatan yang belum merata.
“Petani masih mengeluhkan hasil panen yang sering merugi, pengangguran masih di atas tujuh persen, dan layanan kesehatan di sejumlah wilayah belum memadai,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada kondisi infrastruktur jalan. Sagino mengungkapkan bahwa masih banyak ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak. Mengacu pada data Dinas Pekerjaan Umum, jalan kabupaten yang masuk kategori baik baru sekitar 40,70 persen.
“Kondisi jalan yang rusak ini berdampak langsung pada pergerakan ekonomi warga. Banyak masyarakat yang masih berteriak meminta perbaikan jalan,” katanya.
Di sektor pendidikan, PIM KABSI mencatat angka putus sekolah masih tinggi. Berdasarkan data KCD Wilayah V, angka putus sekolah usia 13–18 tahun di Kota dan Kabupaten Sukabumi pada 2025 mencapai 15.104 siswa, dengan 14.292 siswa berasal dari Kabupaten Sukabumi. Sagino menilai persoalan akses jalan dan transportasi turut memperburuk kondisi tersebut.
“Buruknya akses jalan dan transportasi ikut memicu anak-anak putus sekolah, terutama di wilayah terpencil,” ujarnya.
Selain itu, isu lingkungan di kawasan Geopark Ciletuh turut disorot. Sagino menilai pemerintah daerah belum menunjukkan sikap tegas terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai merusak kawasan geopark yang diakui UNESCO.
“Kami melihat belum ada keberpihakan serius terhadap konservasi Geopark Ciletuh. Aktivitas tambang masih dibiarkan, padahal itu merusak alam dan ruang hidup warga,” katanya.
Atas sejumlah catatan tersebut, PIM KABSI memberikan penilaian terhadap kinerja kepemimpinan daerah. “Kalau memakai skala penilaian, kepemimpinan Asep Japar dan Andreas kami beri nilai 4 dari 10,” tegas Sagino.
Ia pun mendorong agar pemerintah daerah lebih serius dalam menjalankan program prioritas. “Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati mulai serius memimpin Kabupaten Sukabumi, bukan sekadar menjalankan program yang sifatnya populis. Yang dibutuhkan masyarakat itu dampak nyata,” tuturnya.
Sementara itu, redaksi sukabumiku.id sudah berupaya meminta tanggapan Bupati Sukabumi, Asep Japar terkait penilaian ini. Namun hingga berita ini disusun, Bupati Asjap belum memberikan tanggapan.
