TASIKMALAYA – Para aktivis yang tergabung dalam Forum Tasikmalaya Bersatu (Fortabes) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya.
Fortabes menilai Kejari Kabupaten Tasikmalaya lamban dalam penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dalam perkara penjualan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2024.
Bukan hanya soal pupuk, pihak kejaksaan dinilai tidak peka terhadap laporan masyarakat, terkait dugaan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) pada pelaksanaan proyek perbaikan ruas jalan Mangunreja-Sukaraja tanpa melalui mekanisme penganggaran yang benar.
“Semenjak tim Kejari Kabupaten Tasikmalaya menggeledah dua gudang distributor pupuk bersubsidi di dua tempat berbeda, yakni di Kecamatan Rajapolah dan Kecamatan Purwaharja Kota Banjar pada Kamis (3/7/2025) lalu, sampai saat ini belum satupun yang ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Koordinator Lapangan Fortabes, Ryan Nurfalah, Rabu (30/7/2025).
Lambannya tim penyidik kejaksaan dalam menetapkan tersangka, kata Ryan, dinilai menjadi ruang kompromi atau negosiasi antara pihak kejaksaan dengan pengusaha pupuk.
BACA JUGA : Putri Cisayong Tembus Program KKN Internasional, Bawa Semangat Daerah ke Thailand
“Hari ini kami berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus ingin memastikan keseriusan tim penyidik dalam membongkar kasus penjualan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tasikmalaya. Kami tanyakan sejauh mana proses yang sedang dilakukan. Jujur, ini kesannya lambat karena belum satu pun jadi tersangka,” ujar Ryan.
Menurutnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani, tim penyidik kejaksaan seperti menemukan kesulitan untuk menjerat para pelaku penjualan pupuk bersubsidi yang telah menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah.
“Sudah hampir satu bulan kasus ini terungkap, tapi tak satupun yang sudah jadi tersangka. Ada apa ini kok terkesan lamban. Padahal puluhan saksi sudah dipanggil, barang bukti sudah disita dan aset-aset pengusaha pun telah dibekukan,” tutur Ryan.
Menanggapi soal kasus penjualan pupuk bersubsidi, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Tasikmalaya Rahmat Hidayat menegaskan, hingga saat ini perkara tersebut masih terus didalami.
Selain terus memeriksa para saksi terang Rahmat, penyidik juga meminta keterangan dari saksi ahli serta menunggu hasil audit atau perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Dalam perkara dugaan tipikor ini, kami betul-betul fokus dan hati hati. Tidak gegabah dalam menetapkan tersangka. Kami ingin 100 persen kasus ini terbukti, maka kami libatkan saksi ahli termasuk meminta audit BPKP untuk menghitung apakah disitu ada kerugian negaranya atau tidak,” beber Rahmat.
Rahmat berharap, dalam waktu dekat pengungkapan kasus ini selesai dan jelas siapa yang jadi tersangka.
“Terimakasih kepada rekan-rekan Fortabes dan mohon dukungan agar kasus penjualan pupuk subsidi ini segera terungkap dan jelas tersangkanya,” terang Rahmat.
Terkait laporan dugaan kasus KKN pada proyek perbaikan ruas jalan Mangunreja – Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, Rahmat menegaskan, pihaknya masih melakukan verifikasi.
“Setiap laporan pasti kami tindaklanjuti. Dalam hal ini, kami akan mengklarifikasi pihak-pihak terkait apakah dalam pekerjaan tersebut ada kesalahan atau tidak. Kami butuh waktu untuk pembuktian,” tegas Rahmat.
Dari pantauan di lapangan, sebelum menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejari Kabupaten Tasikmalaya, di bawah guyuran hujan dan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Tasikmalaya, Fortabes menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang masuk Gedung Bupati (Gebu).
Dalam orasinya, Fortabes mengutarakan tiga poin tuntutan yaitu usut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pupuk subsidi, usut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang dan KKN yang melibatkan oknum pejabat Pemda dan tidak transparannya Anggaran Hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-393. (rzm)
<p>The post Fortabes Desak Kejari Tasikmalaya Segera Tetapkan Tersangka Kasus Pupuk Subsidi dan Proyek Jalan Mangunreja first appeared on Tasikmalaya Ku.</p>
