BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) melarang penanaman kelapa dan sawit di wilayah Jawa Barat menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Larangan tersebut dinilai sebagai langkah tegas untuk menjaga kelestarian lingkungan, namun di sisi lain memicu kekhawatiran dari sebagian pelaku usaha dan petani.
KDM menegaskan bahwa larangan penanaman sawit bertujuan melindungi ekosistem alam Jawa Barat yang dinilai tidak cocok untuk pengembangan perkebunan sawit berskala besar. Menurutnya, ekspansi sawit berpotensi merusak keseimbangan lingkungan, memperparah krisis air, serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan longsor.
“Jawa Barat bukan wilayah ideal untuk sawit. Kita harus menjaga hutan, sumber air, dan lahan pertanian pangan agar tetap berkelanjutan,” ujar KDM dalam salah satu pernyataannya.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan luas dari kalangan aktivis lingkungan dan pegiat konservasi. Mereka menilai larangan ini sebagai langkah strategis untuk menekan laju kerusakan hutan dan alih fungsi lahan yang selama ini kerap terjadi.
Aktivis lingkungan juga menilai Jawa Barat lebih tepat dikembangkan sebagai daerah pertanian pangan, hortikultura, dan perkebunan ramah lingkungan yang berorientasi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal.
Namun, kebijakan ini juga menuai kritik. Sejumlah petani dan pelaku usaha sawit menyayangkan larangan tersebut karena dinilai berpotensi menghambat peluang ekonomi. Sawit dianggap sebagai komoditas bernilai tinggi dengan hasil yang relatif stabil dibandingkan tanaman lainnya.
Sebagian petani mengaku telah menanam sawit dalam skala kecil sebagai sumber penghidupan. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi alternatif, seperti pendampingan peralihan tanaman atau bantuan ekonomi.
“Kalau dilarang, kami butuh kepastian pengganti yang jelas agar tetap bisa bertahan,” ujar salah seorang petani.
Menanggapi pro dan kontra tersebut, KDM menyatakan pemerintah provinsi akan mendorong pengembangan komoditas lain yang lebih sesuai dengan karakter wilayah Jawa Barat, seperti kopi, teh, buah-buahan, serta tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi.
Pemerintah juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada petani agar transisi kebijakan tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan larangan tanam sawit ini pun diprediksi masih akan menjadi perdebatan publik. Meski demikian, KDM menegaskan bahwa kepentingan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Jawa Barat. (*)
