BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan operasi penertiban terhadap tunawisma atau homeless yang semakin terlihat di kawasan pusat kota, terutama selama lonjakan kunjungan wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini diambil menyusul meningkatnya keluhan warga terkait persoalan kebersihan dan kenyamanan ruang publik.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, persoalan tersebut terungkap saat dirinya melakukan patroli keamanan dan menerima laporan langsung dari masyarakat.
“Ada warga yang mengeluhkan bau menyengat di beberapa titik. Setelah kami cek, ditemukan kotoran manusia di banyak sudut kota,” ujar Farhan usai evaluasi pengamanan Nataru di Balai Kota Bandung.
Temuan tersebut terjadi di sejumlah kawasan strategis seperti Braga, Taman Vanda, hingga sepanjang Jalan Asia Afrika. Bahkan, beberapa gedung kosong dilaporkan disalahgunakan sebagai tempat buang hajat, yang memperparah persoalan kebersihan di pusat wisata kota.
Farhan menegaskan, Pemkot Bandung tidak akan menjadikan penambahan toilet umum sebagai solusi utama. Pemerintah memilih melakukan operasi penertiban terhadap homeless dan manusia gerobak yang beraktivitas di kawasan wisata dan pusat kota.
“Yang pertama kami lakukan adalah penertiban. Jumlahnya cukup banyak dan ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Selain penertiban, Pemkot Bandung juga merencanakan pembersihan menyeluruh di titik-titik yang selama ini menjadi lokasi buang hajat, termasuk gedung kosong dan sudut jalan. Namun demikian, kebijakan ini berpotensi menuai sorotan karena belum disertai penjelasan rinci mengenai penanganan lanjutan bagi para tunawisma, seperti penampungan sementara atau program rehabilitasi sosial.
Di sisi lain, Farhan mengakui lonjakan wisatawan selama libur Nataru memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tercatat melampaui target, meski diiringi persoalan kebersihan yang serius.
“Dari sisi kebersihan dampaknya cukup berat, tapi alhamdulillah PAD kita di atas target,” katanya.
Capaian tersebut, menurut Farhan, menjadi modal bagi Pemkot Bandung untuk mendukung penambahan kuota pembangunan infrastruktur ke depan. Namun, meningkatnya PAD sekaligus menegaskan tantangan pemerintah kota dalam menyeimbangkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan pengelolaan persoalan sosial dan ruang publik. (*)
