TASIKMALAYA – Operasional empat Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, resmi dihentikan sementara. Penghentian dilakukan setelah muncul temuan dugaan keracunan usai penerima manfaat menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA : Tiga Karyawan Dapur MBG di Taraju Keracunan Asap Genset
Empat dapur yang ditutup sementara masing-masing berada di Kecamatan Cikalong, Cipatujah, Manonjaya, dan Singaparna.
“Data yang masuk ada empat Dapur SPPG yang masih tutup sementara usai ada temuan dugaan keracunan,” ujar Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, di kantornya, Kamis siang (23/10/2025).
Menurut Asep, Pemerintah Daerah terus berupaya memastikan pelaksanaan Program MBG tetap sesuai standar. Namun, hasil evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa dugaan penyebab keracunan tidak hanya berasal dari makanan, tetapi juga dari faktor lingkungan dan fasilitas penunjang.
“Saya mendapat laporan dari kawan-kawan, keracunan itu tidak hanya dari makanan atau bahan baku, tetapi juga dari cara memasak. Ternyata hari ini timbul juga dari lingkungan dan perangkat atau peralatan yang digunakan oleh petugas SPPG,” terang Asep Sopari.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Satgas MBG telah mengumpulkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) selaku penanggung jawab program di tingkat kecamatan.
Mereka mendapat arahan agar seluruh tahapan pelaksanaan MBG mulai dari produksi di dapur, penyaluran, hingga makanan diterima penerima manfaat berjalan sesuai prosedur dan standar kebersihan.
“Ini adalah program nasional dan menjadi program yang diamanatkan oleh Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Tujuannya sangat mulia, memberikan makanan bergizi dan gratis,” tutur Asep.
Dalam kesempatan itu, Asep juga menyoroti potensi risiko di sepanjang rantai pasok makanan. Ia menegaskan, seluruh pihak yang terlibat, baik SPPI, SPPG, maupun ahli gizi, harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab tinggi terhadap keamanan pangan.
“Kepada semua pihak yang terlibat dalam MBG, ini harus betul-betul punya kepedulian dan perhatian yang sangat serius,” ujarnya.
Meski sementara dihentikan, Asep menekankan agar seluruh proses evaluasi berjalan cepat dan hasilnya menjadi dasar untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program ke depan.
“Seluruh proses harus berjalan higienis, lancar, dan tepat waktu, serta tidak boleh menimbulkan kemadaratan. Kemadaratan itu bisa berupa keracunan, keterlambatan, dan lain sebagainya,” tegasnya. (rzm)
