CIANJUR– Masa depan program keluarga berencana di Indonesia dinilai terancam menyusul pemangkasan anggaran yang dialami Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Peringatan ini disampaikan Komisi IX DPR RI saat menghadiri Sosialisasi Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja di Hotel Alam Sagita, Kamis (14/8/2025).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kementerian Kesehatan, BPJS, BGN, BPOM, BP2MI, dan Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi IX mengungkapkan bahwa banyak pos belanja di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana (Kemendukbangga) di-nol-kan. Imbasnya, BKKBN kini hanya mengandalkan belanja pegawai dan dokumen, sementara program lapangan yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat terancam tidak berjalan optimal.
Padahal, BKKBN memiliki misi vital: membangun keluarga Indonesia yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Mulai dari penyuluhan perencanaan keluarga, pengendalian laju kelahiran, hingga pembinaan generasi muda, semua membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“BKKBN bukan sekadar lembaga, tapi garda terdepan pembentukan kualitas bangsa. Kalau anggarannya dipotong berlebihan, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” tegas perwakilan Komisi IX DPR RI.
Komisi IX meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi yang menyasar program keluarga berencana. Menurut mereka, menyiapkan keluarga yang tangguh adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan demi penghematan jangka pendek.
