SUKABUMI – Konflik tembok pembatas di Perumahan Puri Cibeureum Permai atau PCP 2, RW9, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi kembali mencuat. Warga mendesak Pemerintah Kota Sukabumi segera turun tangan untuk memediasi persoalan yang belum terselesaikan sejak lima tahun terakhir.
Ketua RW9 PCP II, Herry Mulyadi, menyebut konflik antarwarga terkait tembok pembatas sudah berlangsung lama dan menimbulkan ketegangan sosial. Ia berharap Pemkot Sukabumi hadir agar persoalan tidak terus berlarut.
“Kami ingin pemerintah hadir, jangan sampai ada warga yang terus bersitegang,” ujar Herry kepada wartawan, Minggu (12/10).
Menurut Herry, warga telah menempuh berbagai langkah, termasuk berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan hingga melibatkan pengacara, namun belum ada langkah nyata dari pemerintah daerah.
Ia menilai, persoalan semakin rumit karena adanya tumpang tindih batas wilayah antara kelurahan dan RW yang menyulitkan proses koordinasi.
“Konflik ini hampir lima tahun. Saya baru enam bulan menjabat RW dan kami bahkan sudah memakai pengacara agar tidak terjadi keributan. Awalnya hanya soal tembok pembatas, tapi lama-lama merembet ke persoalan lain,” ujarnya.
Baca Juga: Berangkat Menjala Ikan, Nelayan 46 Tahun di Tegalbuleud Diduga Terseret Ombak
Ia menambahkan, ketidakjelasan batas wilayah menjadi salah satu penyebab munculnya kesalahpahaman di antara warga.
Di sisi lain, Ketua RT7/RW9 PCP II, Ajat Sudrajat, menilai persoalan tembok seharusnya sudah selesai. Ia menyebut, pembukaan tembok untuk rumah warga bernama Abdullah telah mendapatkan izin dari warga setempat serta surat dari Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki tertanggal 24 September 2025.
“Kita rasa persoalannya sudah selesai karena sudah ada ijinnya. Dan kebetulan tembok tersebut ada di wilayah RT7 dan disetujui warga,” jelasnya.
Baca Juga: Ayeuna Waktuna Berbagi Berkah Edisi Kelima Hadir di Kelurahan Babakan Kota Sukabumi
Ajat juga menilai, pihak yang membuka tembok memiliki hubungan baik dengan warga dan aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan.
“Pak Haji Abdullah ini orang baik terhadap lingkungan maupun terhadap sosial dan keagamaan,” tuturnya.
Meski begitu, sebagian warga tetap meminta Pemkot Sukabumi hadir secara langsung untuk memastikan penyelesaian yang adil dan menghindari perpecahan di lingkungan perumahan tersebut.
