KAB. BANDUNG – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Bandung menegaskan tetap solid berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Bedas serta terus mendukung program kerja Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat, saat melakukan kunjungan dan silaturahmi kelembagaan ke Rumah Jabatan Bupati Bandung di Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (7/1/2026) malam.
Yayat yang baru ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung pada akhir 2025 lalu hadir bersama sejumlah pengurus inti, di antaranya Dadang Hermawan. Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Kesbangpol Kabupaten Bandung.
Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari dinamika politik nasional, wacana mekanisme pemilu, hingga kondisi perekonomian Kabupaten Bandung tahun 2026. Salah satu sorotan utama adalah kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi Transfer Keuangan Daerah (TKD) kepada Pemerintah Kabupaten Bandung hampir Rp1 triliun.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS dinilai mampu menjaga stabilitas fiskal dan menjawab tantangan keuangan daerah. Bahkan, Kabupaten Bandung dinyatakan mampu membayar APBD.
“Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mampu melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran sesuai APBD yang telah ditetapkan, termasuk membayar tagihan pihak ketiga, gaji ASN, serta kewajiban lainnya, dan tetap menjaga defisit anggaran dalam batas wajar,” ujar Kang DS di hadapan jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan.
Pada kesempatan yang sama, Yayat Sumirat yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung menyampaikan apresiasi atas kinerja Bupati Bandung. Ia menilai, di tengah kondisi sejumlah daerah di Jawa Barat yang mengalami kesulitan keuangan, Kabupaten Bandung justru mampu bertahan dan menjaga kesehatan fiskal.
“Di Jawa Barat, ada pemerintah provinsi maupun beberapa kabupaten/kota yang tidak sanggup bayar APBD. Namun Kabupaten Bandung justru mampu. Ini menunjukkan pembangunan di Kabupaten Bandung akan semakin Bedas di tahun 2026,” ungkap Yayat.
PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah melalui sinergi politik yang solid dalam Koalisi Bedas demi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bandung.
