BANDUNG — Jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sebelumnya berkisar 10–11 juta kendaraan per tahun, kini jumlah wajib pajak tercatat menembus lebih dari 12,5 juta kendaraan.
Peningkatan tersebut dinilai menjadi indikator menguatnya kepercayaan dan kesadaran publik terhadap pengelolaan pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal itu mengemuka dalam diskusi Gubernur Jawa Barat bersama para kepala perangkat daerah yang membahas kinerja penerimaan pajak dan dampaknya bagi masyarakat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, terdapat dua faktor utama yang mendorong lonjakan jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor di wilayahnya.
“Yang pertama, masyarakat merasakan langsung bahwa uang pajak kendaraan bermotor yang mereka bayarkan hari ini benar-benar terwujud menjadi infrastruktur jalan yang baik,” ujar Dedi.
Menurutnya, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan menjadi bukti konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga mendorong kesadaran untuk taat membayar pajak.
Faktor kedua, lanjut Dedi, adalah meningkatnya kedekatan dan keterhubungan antara pemimpin daerah dengan masyarakat. Gaya kepemimpinan yang komunikatif dan responsif dinilai mampu membangun rasa percaya publik terhadap pemerintah.
“Sekarang masyarakat tahu dan merasa gubernurnya hadir. Bukan sekadar konten, tapi konten yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” katanya.
Dedi membandingkan kondisi saat ini dengan periode sebelumnya. Ia menuturkan, pada masa lalu Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran komunikasi dan informasi yang besar, lengkap dengan berbagai aplikasi serta media luar ruang seperti billboard. Namun, jumlah pembayar pajak kendaraan tetap stagnan di kisaran 10–11 juta kendaraan per tahun.
“Sekarang, ketika biaya komunikasi tidak besar, tidak banyak billboard, tidak banyak aplikasi, justru jumlah pembayar pajak naik menjadi 12,5 juta dan bahkan lebih,” ungkapnya.
Menurut Dedi, hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran publik tumbuh secara organik, terutama ketika masyarakat merasakan langsung manfaat pajak dalam bentuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan penerangan jalan umum (PJU).
“Kalau jalannya sudah terasa bagus, kesadaran publik itu tumbuh. Karena itu, kepercayaan rakyat ini harus dijaga,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Ia menilai pembangunan infrastruktur seharusnya diprioritaskan ke wilayah pinggiran sebelum pusat kota.
“Pusat kota sudah terbiasa. Justru yang pinggiran dulu. Ketika jalan dan PJU di pinggiran bagus, kebahagiaan rakyat itu terasa sekali,” ujarnya.
Ia mengaku terharu melihat respons masyarakat terhadap pembangunan dasar tersebut. “Rakyat kita ini, dikasih jalan bagus saja sudah bahagia, dikasih PJU bagus saja sudah bahagia,” katanya.
Terkait pembiayaan pembangunan, Dedi menegaskan pentingnya kehati-hatian agar tidak membebani generasi mendatang melalui utang. Menurutnya, pemimpin yang bertanggung jawab adalah yang berupaya menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat di masa kepemimpinannya.
“Kalaupun harus berjuang, harapannya jangan sampai meminjam. Kita berdoa saja, siapa tahu ada rezeki. Tiba-tiba ada yang datang, ‘ini Rp1,5 triliun, karena jalannya bagus, sekolahnya bagus’. Memang hebat Jawa Barat,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap peningkatan jumlah pembayar pajak kendaraan ini dapat terus berlanjut, seiring konsistensi pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta terjaganya kepercayaan publik sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan. (*)
