BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan dukungan terhadap transformasi digital layanan pensiunan nasional melalui penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pensiunan Nasional atau KTA Co-Branding di Pendopo Kota Bandung, Rabu (14/1/2026). Program ini dinilai sebagai langkah awal menuju sistem layanan pensiunan yang lebih terintegrasi dan berbasis data.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menilai inovasi KTA Pensiunan Nasional sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mempercepat digitalisasi layanan publik, termasuk perluasan transaksi non-tunai dan pemanfaatan identitas digital.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa digitalisasi tidak cukup berhenti pada penerbitan kartu, melainkan harus diikuti dengan integrasi nyata ke berbagai layanan daerah agar memberikan manfaat langsung bagi para pensiunan.
“Pemanfaatan KTA, baik fisik maupun digital, harus menjadi pintu masuk bagi wredatama untuk mengakses layanan publik secara lebih mudah. Ini juga bagian dari upaya membangun literasi digital lintas generasi,” ujar Zulkarnain.
Pemkot Bandung, lanjut dia, membuka peluang kerja sama lanjutan agar KTA Pensiunan Nasional dapat digunakan dalam berbagai program daerah, seperti akses layanan tertentu, fasilitas sosial, hingga bentuk apresiasi lain yang relevan bagi para pensiunan.
Ia menekankan, para wredatama memiliki kontribusi besar dalam pembangunan Kota Bandung, sehingga kebijakan yang menyasar kelompok ini perlu dirancang secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas Pendataan Nasional Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Bambang Riadhy Umar, menjelaskan bahwa KTA Pensiunan Nasional merupakan instrumen penting dalam penataan dan pemutakhiran data pensiunan secara nasional.
“KTA ini bukan sekadar identitas keanggotaan, tetapi menjadi fondasi pendataan nasional PWRI yang akan menentukan arah program dan layanan ke depan,” ujarnya.
Menurut Bambang, selama ini tantangan utama dalam pengembangan program pensiunan adalah keterbatasan data yang akurat dan terintegrasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah agar proses pendataan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Tanpa data yang rapi dan valid, kebijakan untuk wredatama berisiko tidak tepat sasaran. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci,” katanya.
Peluncuran KTA Pensiunan Nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar mendorong pembaruan sistem layanan pensiunan yang inklusif, adaptif, dan berbasis data. (*)
