TASIKMALAYA – Pengrajin genteng tanah liat di wilayah Priangan Timur yang selama bertahun-tahun terpuruk akibat perubahan selera pasar dan kalah bersaing dengan atap seng, asbes, hingga baja ringan, kini kembali menaruh harapan.
Wilayah sentra pengrajin genteng tradisional yang tersebar di Kabupaten Banjar, Ciamis, Garut, Pangandaran, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sudah lama tak merasakan “manisnya” usaha pergentengan. Produksi merosot, permintaan nyaris nol, dan banyak tungku pembakaran genteng berhenti beroperasi.
Namun, secercah harapan muncul usai Presiden RI Prabowo Subianto menggulirkan gagasan program gentengisasi, yakni penggantian atap-atap seng kumuh yang tidak layak huni, khususnya bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Gagasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Jawa Barat, awal Februari 2026 lalu.
Nurdin, pengrajin genteng tanah liat asal Kampung Ablok, Kota Banjar, mengaku nyaris kehilangan mata pencaharian yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Kami pengrajin genteng sudah lama tidak produksi karena tidak ada permintaan. Pedagang pengepul pun tidak lagi membeli. Padahal sejak nenek moyang, warga Kampung Ablok hidup dari membuat genteng,” ujar Nurdin saat Sarasehan Ekonomi Kerakyatan di Bento Kopi, Kota Tasikmalaya, Rabu (11/2/2026).
Menurut Nurdin, pernyataan Presiden Prabowo soal gentengisasi terasa seperti kabar dari “surga” bagi para pengrajin yang selama ini merasa diabaikan, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Sarasehan bertema “Dari Tanah Menjadi Atap: Industri Genteng Tradisional Perkuat Kemandirian Ekonomi” itu menghadirkan Pengajar Pascasarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Dr Edy Suparno, serta Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Daerah Kota Tasikmalaya, Agus Rudianto.
Edy Suparno menilai, program gentengisasi mencerminkan keberpihakan Presiden Prabowo terhadap ekonomi kerakyatan.
“Narasi di media sosial yang menyebut persoalan genteng tidak genting adalah bentuk ketidakpahaman terhadap masalah mendasar rakyat. Tidak ada program yang memuaskan semua orang, tetapi harus diakui Presiden Prabowo memiliki visi kuat melihat persoalan wong cilik,” kata Edy.
Ia membandingkan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya menuai kritik, namun kini diakui berdampak luas bagi masyarakat.
Menurut Edy, industri genteng tanah liat memiliki karakter ekonomi kerakyatan yang kuat, padat karya, berbasis sumber daya lokal, tahan krisis, serta mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi desa.
“Presiden Prabowo sejak dulu punya semangat local pride. Program gentengisasi adalah upaya mengangkat industri rakyat agar naik kelas,” ujarnya.
Namun, Edy menegaskan pengrajin juga harus berbenah agar bisa dipercaya pemerintah.
“Mutu produksi harus ditingkatkan, bentuk usaha harus resmi seperti koperasi. Kalau pengrajin siap, pemerintah belanja. Kalau pemerintah belanja, ekonomi rakyat bergerak. Dari tanah menjadi atap, dari usaha kecil menjadi kekuatan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Agus Rudianto menilai gentengisasi bukan sekadar penggantian atap rumah, melainkan bagian dari agenda besar perumahan rakyat, padat karya, dan hilirisasi bahan bangunan.
Namun, ia mengingatkan industri genteng rakyat sangat rentan tersingkir oleh korporasi besar.
“Tanpa keberpihakan kebijakan, koperasi pengrajin bisa kalah bersaing. Industri rakyat butuh afirmasi, perlindungan regulasi, dan standarisasi produksi,” kata Agus.
Ia menambahkan, konsolidasi koperasi, kemudahan akses permodalan seperti mesin cetak genteng, kredit perbankan, serta pemahaman digitalisasi pemasaran menjadi kunci agar pengrajin genteng tanah liat benar-benar merasakan manfaat program gentengisasi.
Baik Edy Suparno maupun Agus Rudianto sepakat, jika disiapkan dengan serius, program gentengisasi berpotensi menjadi penopang ekonomi rakyat saat pasar swasta melemah, sekaligus memperkuat identitas kearifan lokal Priangan Timur.
Bagi para pengrajin, program ini bukan sekadar soal atap rumah, melainkan soal hidup atau matinya industri genteng tradisional yang telah menjadi denyut ekonomi desa selama puluhan tahun. (Rizky Zaenal Mutaqin)
