TASIKMALAYA – Langkah besar Polri dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan mendapat sambutan positif di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tasikmalaya. Peluncuran Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dinilai menjadi angin segar di tengah tingginya kasus kekerasan dan perdagangan manusia.
Kebijakan strategis ini sekaligus menjadi jawaban atas keresahan publik yang selama ini menuntut penanganan lebih serius, cepat, dan berpihak pada korban. Meski pembentukan satuan khusus di wilayah hukum Polda Jawa Barat baru diresmikan di Polres Karawang dan Polres Bogor, semangat transformasi tersebut sudah mulai dirasakan hingga ke Polres Tasikmalaya.
Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta, menyampaikan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan TPPO yang kini hadir di 11 Polda dan 22 Polres se-Indonesia merupakan bukti konkret keseriusan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini adalah bentuk komitmen Polri untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan, anak, kelompok rentan, serta penanganan tindak pidana perdagangan orang,” ujar AKP Ridwan, Rabu (21/1/2026).
Dengan kehadiran satuan khusus tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah dalam menyampaikan laporan dan informasi. Di sisi lain, jajaran Satreskrim juga dituntut lebih siap, fokus, dan profesional dalam menangani kasus PPA maupun TPPO.
Meski hingga kini Polres Tasikmalaya belum memiliki satuan mandiri, AKP Ridwan menegaskan pihaknya tetap bekerja maksimal dengan standar yang sama.
“Kami tidak underestimate. Upaya pencegahan bersama institusi terkait terus kami lakukan. Kami sepenuhnya mendukung komitmen pimpinan dalam melindungi kelompok rentan di wilayah kami,” tegasnya.
Apresiasi juga datang dari Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto. Ia menyebut peluncuran Direktorat PPA dan TPPO sebagai “oase” di tengah kompleksitas persoalan perempuan dan anak yang terus meningkat.
“Ini adalah jawaban atas keresahan masyarakat. Perlindungan anak bukan hanya tugas Polri, KPAID, atau P2TP2A, tapi tanggung jawab kita bersama,” kata Ato.
Senada, Kepala UPTD PPA Kabupaten Tasikmalaya, Carmono, mengaku bangga dengan langkah Polri tersebut. Ia berharap struktur serupa segera hadir di Polres Tasikmalaya agar koordinasi lintas sektor semakin efektif.
“Koordinasi dengan Polres, KPAID, hingga Disnaker sangat penting agar penanganan kasus lebih cepat dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Dari sektor ketenagakerjaan, kehadiran satuan khusus ini diyakini mampu menekan angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang kerap menjadi korban TPPO. Sekdis DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, Omay Rusmana, menilai pembentukan satgas ini sebagai kebutuhan mendesak.
“Banyak PMI ilegal menjadi korban perdagangan orang. Ini merugikan individu, negara, dan daerah. Kami siap berkoordinasi dan berharap satuan khusus di Tasikmalaya bisa segera terbentuk,” ungkapnya.
Peluncuran Direktorat PPA dan TPPO ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya untuk memperkuat sinergi. Dengan wadah khusus dan fokus penanganan yang lebih jelas, diharapkan tidak ada lagi sekat birokrasi dalam pelaporan kasus, sehingga korban memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara maksimal.
Langkah Polri ini sekaligus menjadi sinyal keras bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta sindikat perdagangan orang, bahwa ruang gerak mereka kini semakin sempit. (Rizky Zaenal Mutaqin)
