JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menilai wacana peleburan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan rakyat dan tata kelola negara yang sehat.
Mulyanto mengusulkan agar Kementerian BUMN tidak dilebur penuh. Ia menekankan, kementerian tetap perlu dilegitimasi keberadaannya sebagai regulator sekaligus pengawas dengan mandat kuat untuk memastikan BUMN menjalankan fungsi pelayanan publik maupun bisnis.
“BUMN adalah aset strategis bangsa. Karena itu, sebagai pengawas dan pelayan publik, kementeriannya harus tetap ada,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).
Ia menambahkan, BPI Danantara sebaiknya tetap bertahan sebagai holding yang mengelola BUMN agar mampu beroperasi lebih efisien dan kompetitif. Mulyanto juga menyarankan agar Menteri BUMN yang dipilih Presiden Prabowo Subianto kelak bisa merangkap sebagai Kepala BPI Danantara sehingga strategi pengelolaan BUMN lebih terintegrasi dengan kebijakan nasional.
“Dengan begitu, tidak perlu dilakukan peleburan. Fungsi check and balances tetap terjaga, sekaligus menghindari konsentrasi kekuasaan ekonomi negara di satu entitas tanpa pengawasan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah memang tengah mempertimbangkan wacana peleburan tersebut. Menurutnya, opsi itu lahir dari upaya pembinaan dan perbaikan manajemen yang kini sedang dijalankan BPI Danantara.
“Jadi ada kemungkinan dilebur, tetapi masih dalam proses kajian dan diskusi,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, juga membuka peluang perubahan format kelembagaan Kementerian BUMN. Ia menyebut revisi Undang-Undang BUMN dan Rancangan Undang-Undang Danantara telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2026.
“(Peleburan?) Itu mungkin. Bisa terjadi pergeseran kewenangan sehingga terbentuk kemungkinan seperti itu,” kata politikus Gerindra itu, Kamis (18/9/2025). (*)
