KAB. BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp204 miliar. Besarnya dana mengendap ini kembali memunculkan sorotan terhadap kualitas perencanaan dan kecepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir menegaskan, tingginya SiLPA tidak serta-merta mencerminkan kegagalan serapan anggaran. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor teknis yang memengaruhi realisasi belanja daerah.
“SiLPA Kabupaten Bandung Barat tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kegagalan serapan anggaran. Ada faktor teknis dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Ade.
Ade menjelaskan, salah satu penyumbang SiLPA berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, yang memiliki aturan ketat serta tidak seluruhnya dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Selain itu, kebijakan pembayaran tunjangan kinerja aparatur di awal tahun anggaran juga disebut turut memengaruhi besaran SiLPA. Kebijakan tersebut diambil untuk menopang pembayaran iuran BPJS Kesehatan demi menjamin Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bandung Barat.
“Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Bandung Barat, tapi juga di banyak kabupaten dan kota lain di Jawa Barat,” ujarnya.
Meski demikian, Ade mengakui SiLPA tetap menjadi catatan evaluasi penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran.
Ia memastikan dana sisa tersebut tidak akan dibiarkan mengendap dan telah disiapkan untuk membiayai program prioritas sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.
“Penggunaan SiLPA sudah kami siapkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengungkapkan total APBD Kabupaten Bandung Barat berada di kisaran Rp3,5 triliun, dengan SiLPA sementara mencapai Rp204 miliar.
Jeje merinci, dari jumlah tersebut sekitar Rp188 miliar tersimpan di kas daerah, sementara Rp16 miliar berada di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagian besar dana itu, kata dia, akan kembali dibelanjakan.
“Sekitar Rp160 miliar sudah kami siapkan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan irigasi,” ujar Jeje.
Ia menegaskan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar anggaran tidak mengendap dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan program menjadi fokus utama,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan SiLPA tidak boleh dibiarkan menumpuk di kas daerah. Ia meminta seluruh pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pembenahan perencanaan dan mempercepat realisasi belanja.
“Anggaran itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dibelanjakan demi kepentingan rakyat. Setiap rupiah yang tidak terserap berarti ada kebutuhan masyarakat yang tertunda,” tegas Dedi.
Dedi juga menyatakan Pemprov Jawa Barat akan melakukan evaluasi terhadap OPD dengan tingkat serapan rendah, sembari mendorong percepatan proses administrasi dan pengadaan. Meski begitu, ia mengingatkan percepatan belanja harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. (*)
