JABARKU.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruar Sirait menyampaikan apresiasi tinggi terhadap perubahan signifikan dalam penyelenggaraan layanan publik di Kota Bandung.
Hal itu dilontarkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Cianjur, Kota Bandung pada Selasa (3/6/2025).
Pada kunjungan itu, Maruar Sirait didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
“Luar biasa ya, saya senang saya diizinkan ngecek langsung. Saya lihat perubahan mindset dan action. Saya lihat di sini pelayanan publik di Kota Bandung berubah dengan cepat,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda nasional kementerian dalam memastikan bahwa kebijakan negara, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat.
Dalam tinjauannya, Menteri PKP menyoroti terobosan Kota Bandung yang telah membebaskan biaya sejumlah pelayanan penting untuk masyarakat MBR.
“MBR-MBR mendapatkan BPHTB gratis, PBG gratis, PPN gratis. Artinya ada perubahan besar dalam pelayanan publik di sini,” ujarnya.
Ia pun mengakui masih ada kekurangan kecil dalam implementasi, namun secara umum pelayanan di Kota Bandung menunjukkan kemajuan nyata dan patut dicontoh oleh daerah lain.
Salah satu sorotan utama Menteri PKP adalah pentingnya sosialisasi yang masif agar rakyat benar-benar mengetahui hak dan kemudahan yang diberikan oleh negara.
“Kasihan kalau rakyat Bandung belum banyak tahu. Contohnya tadi saya tanya, tahunya di mana? Pas di sini,” kata Maruar.
Menteri pun mendorong agar pejabat dan petugas pelayanan terjun langsung ke rumah-rumah rakyat untuk menyampaikan informasi dengan pendekatan langsung dan sederhana.
Ia juga memberi catatan operasional terkait jam layanan di MPP, menyarankan agar pelayanan dibagi menjadi dua shift tanpa jeda istirahat siang.
“Kalau jam 12.00–13.00 itu tutup, menurut saya bikin dua shift. Jadi melayani rakyat enggak ada jeda. Ngapain melayani rakyat pakai break-break-an?”
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menyampaikan program rumah subsidi nasional yang tengah digulirkan. Kota Bandung diminta ikut serta sebagai salah satu penerima alokasi hingga 5.000 unit rumah.
“Kalau Kota Bandung mau 3.000, kita kasih 3.000. Kalau mau 5.000, kasih 5.000. Karena pegawai Bapak masih banyak yang belum punya rumah,” ujarnya sambil menegaskan bahwa alokasi untuk Kota Bandung akan difinalisasi dalam waktu dekat. (*)
