BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengunggah informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2026 ke media sosial.
Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung penggunaan anggaran daerah.
Dedi menegaskan, publikasi APBD melalui media sosial menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui ke mana uang pajak digunakan dan program apa saja yang dibiayai oleh APBD.
“APBD harus mudah diakses masyarakat. Jangan hanya tersimpan di dokumen resmi, tapi juga dipahami publik,” ujarnya.
Ia menekankan, informasi yang diunggah tidak hanya berupa angka, tetapi juga penjelasan sederhana mengenai alokasi anggaran, program prioritas, serta manfaat langsung bagi masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dalam pengawasan anggaran sekaligus memperkuat budaya pemerintahan yang terbuka di Jawa Barat.
Pemprov Jawa Barat menargetkan publikasi APBD 2026 di media sosial dapat menjadi sarana edukasi keuangan daerah sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. (*)
