SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang masih banyak ditemui di wilayahnya. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyebut bahwa perbaikan Rutilahu menjadi prioritas utama pemerintah daerah sebelum membangun hunian baru berskala besar.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Program 1 Juta Rumah Perkotaan di Provinsi Jawa Barat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bandung, Kamis (02/10/25).
“Bagi kami, menyelesaikan Rutilahu adalah fondasi penting. Warga harus lebih dulu merasakan manfaat dari rumah layak huni, baru kemudian kita bicara pada pengembangan program perumahan yang lebih luas,” ujar Ayep Zaki.
Berdasarkan data Pemkot Sukabumi, backlog perumahan hingga tahun 2024 tercatat mencapai 11.290 unit, dan diproyeksikan meningkat hingga 58.038 unit pada tahun 2044. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.717 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan segera.
Pada tahun 2025, Pemkot Sukabumi menargetkan perbaikan 267 unit Rutilahu melalui program bantuan perumahan yang bersumber dari APBD serta dukungan Pemprov Jawa Barat. Hingga akhir September 2025, sudah tercatat 194 unit rumah yang berhasil diperbaiki.
Selain mengandalkan APBD, Pemkot Sukabumi juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Baznas Kota Sukabumi, misalnya, telah menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp74 juta untuk perbaikan rumah warga tidak mampu.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta memberikan kebijakan pro-rakyat berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga tahun 2025, fasilitas ini telah digunakan untuk 140 unit rumah.
Wali Kota menegaskan bahwa penyelesaian masalah perumahan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, lembaga keuangan, CSR, hingga lembaga sosial.
“Insya Allah dengan kolaborasi yang kuat, kerja bersama, dan komitmen yang konsisten, Kota Sukabumi mampu mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan bermartabat bagi seluruh warga,” kata Ayep Zaki.
Dengan langkah ini, Pemkot Sukabumi berharap backlog perumahan dan permasalahan kawasan kumuh bisa diatasi secara bertahap, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mendukung target nasional Program 1 Juta Rumah. (ky)
