BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mengakui bahwa pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) akan berdampak langsung pada pedagang kaki lima (PKL) dan sistem perparkiran di sejumlah ruas jalan. Namun hingga kini, skema penanganan konkret bagi kelompok terdampak tersebut masih belum dipastikan.
Wali Kota Bandung, Farhan, menyebut penataan perparkiran dan PKL menjadi fokus utama Pemkot sebelum proyek BRT dijalankan. Menurutnya, dua sektor ini merupakan pihak pertama yang akan terkena imbas pembangunan, sehingga berpotensi memicu keresahan sosial jika tidak segera ditangani.
“Perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak dari pembangunan BRT. Itu yang harus kita selesaikan lebih dulu,” kata Farhan.
Meski demikian, Farhan mengakui kekhawatiran masyarakat terus menguat, terutama terkait potensi kemacetan, gangguan aktivitas ekonomi, hingga dampak sosial selama masa konstruksi. Ia pun menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat memberikan kepastian teknis kepada publik.
“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian karena kita ingin memastikan skema penanganannya bisa diterima oleh semua masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hingga saat ini Pemkot Bandung masih berada pada tahap perencanaan, tanpa kejelasan terkait relokasi, kompensasi, maupun mekanisme perlindungan ekonomi bagi PKL.
Menanggapi penolakan warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai reaksi tersebut sebagai hal yang wajar. Ia menyebut penolakan muncul akibat kekhawatiran warga akan terjadinya penggusuran, sebuah stigma yang kerap melekat pada proyek transportasi skala besar.
“Wajar kalau menolak karena ada persepsi akan digusur. Tidak. Kita akan dialog,” katanya.
Namun demikian, Farhan belum dapat memastikan apakah PKL di kawasan terdampak akan direlokasi atau tetap berjualan di lokasi semula. Ia menyebut pemerintah masih perlu menggali kondisi riil para pelaku usaha sebelum mengambil keputusan.
“Kita ingin tahu dulu bagaimana perkembangan usaha PKL di sana. Soal relokasi atau tidak, itu belum tahu. Kita dialog dulu,” ujarnya.
Ketidakpastian ini menempatkan PKL dalam posisi rentan. Di satu sisi, pembangunan BRT digadang-gadang sebagai solusi transportasi publik jangka panjang. Di sisi lain, ribuan pelaku ekonomi kecil masih menunggu kepastian nasib di tengah proyek yang terus bergulir.(*)
