Kab. Bandung Barat – Peringatan hari jadi Kabupaten Bandung Barat ke 19 momentum mengenang perjuangan para pendiri, mensyukuri capaian pembangunan, sekaligus memperkuat tekad untuk melanjutkan cita-cita besar ke depan.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, sembilan belas tahun yang lalu melalui undang-undang nomor 12 tahun 2007, Kabupaten Bandung Barat resmi lahir sebagai daerah otonom baru.
“KBB lahir hasil perjuangan panjang masyarakat, para tokoh pemekaran, para ulama, akademisi, dan seluruh elemen daerah yang memiliki cita-cita untuk Bandung Barat lebih baik,” katanya, (19/6/2026).
Ia menambahkan, peringatan hari jadi ke 19 bertema “Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja” ini memiliki makna dan pesan yang mendalam.
“Tema ini mengandung pesan bahwa pembangunan daerah harus bertumpu pada amanah para pendiri dan kepercayaan yang diberikan masyarakat,” katanya.
Masih kata dia, “Ngajaga Amanah” berarti menjaga kepercayaan rakyat melalui pemerintahan yang jujur, akuntabel, responsif, dan melayani.
“Sementara itu makna “Ngawangun Raharja” berarti menghadirkan pembangunan yang memberikan kesejahteraan, keadilan, dan manfaat yang dirasakan oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, sejauh ini berbagai indikator makro pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan arah yang positif.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,28 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,87 persen, inflasi tetap terjaga pada angka 2,13 persen dan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,60 persen dan asio gini membaik menjadi 0,364,” katanya.
Masih kata dia, Indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 71,65 poin, dalam bidang infrastruktur, pemerintah daerah berhasil menangani jalan kabupaten sepanjang 36,858 kilometer.
“Capaian kondisi jalan mantap meningkat menjadi 78,80 persen, melampaui target yang ditetapkan. di bidang pelayanan dasar, capaian standar pelayanan minimal mencapai 98,50 persen,” jelasnya.
Lebih jauh dari itu, dalam bidang tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung Barat juga mencatat kemajuan yang membanggakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kabupaten bandung barat pada peringkat ke-95 dari 416 kabupaten secara nasional,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia.
“Capaian monitoring center for prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan perbaikan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya.
Ia menyadari, masih banyak masyarakat yang merasakan pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Masih terdapat infrastruktur yang memerlukan penanganan lebih cepat.
“Masih terdapat kebutuhan masyarakat yang belum seluruhnya dapat dipenuhi. masih ada harapan-harapan yang menunggu untuk diwujudkan,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Pihaknya menerima kritik, saran, dan masukan dari masyarakat sebagai bagian penting dari proses pembangunan.
“Tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus dalam satu waktu. namun keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bekerja,” katanya.
“Justru menjadi dorongan bagi kita untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang semakin nyata, tepat sasaran, dan berdampak bagi masyarakat,” tandasnya. (Diskominfotik KBB)
