SUKABUMI – Isu perluasan wilayah Kota Sukabumi terus memanas. Setelah menuai kritik dari sejumlah pihak, kini giliran Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Erpa Aris Purnama, angkat bicara. Ia menyebut langkah yang dilakukan Wali Kota Sukabumi tanpa koordinasi berpotensi menimbulkan kegaduhan, terutama di wilayah utara.
Menurut Erpa, DPRD Kabupaten Sukabumi, khususnya Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan, sama sekali belum pernah diajak berkomunikasi terkait rencana penggabungan sembilan kecamatan tersebut.
“Sampai saat ini belum ada koordinasi apapun dari pihak Kota Sukabumi kepada kami di Kabupaten, khususnya Komisi I DPRD. Padahal, kalau memang sudah diajukan ke provinsi, seharusnya komunikasi dengan daerah asal tetap dibangun. Jangan top down,” tegas Erpa, Minggu (17/8/2025).
Baca Juga: HUT RI ke-80 di Surade: Penghargaan, Pawai, dan Semangat Kebangsaan
Erpa menekankan, Kabupaten Sukabumi sudah lebih dahulu memperjuangkan pemekaran wilayah melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara (KSU). Semua administrasi, kata dia, sudah rampung dan tinggal menunggu pencabutan moratorium dari Presiden Republik Indonesia.
“KSU sudah clear. Dari DPD RI sudah, dari provinsi sudah. Tinggal menunggu moratorium dicabut. Tapi kalau ada isu tarik-menarik wilayah seperti ini, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kegaduhan, terutama di Sukabumi Utara,” ungkapnya.
Erpa menambahkan, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi baru saja melakukan audiensi dengan tokoh presidium pejuang KSU. Mereka menyampaikan keresahan atas isu ekspansi wilayah Kota Sukabumi yang dinilai bisa mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan warga di utara.
Baca Juga: Upacara Peringatan HUT Ke 80 RI, Bupati Sukabumi Paparkan Capaian Pembangunan Prioritas
Ia juga menyoroti sikap Wali Kota Sukabumi yang disebut baru akan berkoordinasi dengan Kabupaten setelah mendapatkan rekomendasi dari Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, langkah itu keliru.
“Sebelum keluar rekomendasi provinsi, Kabupaten harus bergerak cepat melakukan komunikasi. Jangan menunggu. Kalau sudah keluar rekomendasi, baru ribut, itu bisa terlambat. Yang harus dijaga adalah kondusivitas warga masyarakat,” tegasnya.
Erpa pun meminta jajaran Pemkab Sukabumi dan DPRD bergerak bersama mengklarifikasi persoalan ini ke provinsi. Dengan demikian, tidak ada ruang abu-abu yang bisa memicu gesekan politik maupun keresahan masyarakat.
The post Rencana Ekspansi Kota Sukabumi, Erpa Aris Purnama: Bisa Picu Kegaduhan di Wilayah Utara first appeared on Sukabumi Ku.
