SUKABUMI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati, mengingatkan Pemerintah Kota Sukabumi agar lebih serius dalam menangani persoalan yang dihadapi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurutnya, keberadaan BUMD dan BLUD seharusnya menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dessy menilai, selama ini Pemkot Sukabumi lebih banyak berkonsentrasi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) semata, tanpa memperhatikan secara mendalam Laporan Operasional (LO) yang menggambarkan kondisi keuangan layaknya laporan laba rugi pada perusahaan swasta.
“Kalau hanya fokus pada LRA, kita memang bisa memperoleh opini WTP dari BPK. Tapi itu belum menjawab persoalan mendasar, yaitu bagaimana BUMD dan BLUD benar-benar sehat secara operasional dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pendapatan asli daerah,” tegas Dessy, Selasa (16/9/2025).
Di Kota Sukabumi sendiri terdapat lima unit usaha daerah, yakni dua BLUD (RSUD R. Syamsudin dan RSUD Al-Mulk) serta tiga BUMD (PDAM Tirta Bumi Wibawa, PD Waluya, dan BPR Kota Sukabumi). Namun dari laporan operasional terbaru, hanya BPR Kota Sukabumi yang mencatatkan laba. Sementara empat unit lainnya merugi, bahkan PD Waluya tercatat mengalami minus modal.
Dessy menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dengan mengacu pada semua laporan keuangan, termasuk neraca, laporan perubahan modal, dan laporan monitoring lainnya.
“BUMD dan BLUD tidak boleh hanya menjadi beban APBD. Harus ada keseimbangan, baik dalam kontribusi pelayanan publik, pengembangan SDM, maupun penguatan usaha agar lebih kompetitif,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar DPRD Kota Sukabumi lebih proaktif melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja BUMD dan BLUD. “Sinergi eksekutif dan legislatif sangat penting. DPRD jangan hanya menyoroti anggaran, tapi juga ikut mengawal kinerja operasional agar perusahaan daerah ini benar-benar bisa tumbuh,” tambah Dessy.
Menurutnya, persoalan yang dialami BUMD/BLUD di Sukabumi bukanlah kasus tunggal, melainkan juga dialami banyak daerah lain di Indonesia. Namun, dengan strategi pengelolaan yang tepat, unit usaha daerah bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kalau tidak ditangani serius, maka BUMD dan BLUD hanya akan menjadi formalitas tanpa manfaat. Ini waktunya Pemkot Sukabumi melakukan reformasi pengelolaan agar bisa menjadi kebanggaan daerah,” tutup Dessy. (Ky)
