SUKABUMI – Menyikapi pemberitaan terkait penanganan kasus dugaan korupsi kredit oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sukabumi memastikan akan mengawal proses hukum hingga tuntas dan terus menjaga kepercayaan nasabah.
Pemimpin Cabang BRI Sukabumi, Zul Hendra, menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari hasil pengawasan internal BRI sendiri melalui sistem pengendalian di Branch Office Sukabumi.
“Kasus ini merupakan hasil temuan dari pengawasan internal BRI. Hal ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga integritas operasional dan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk kecurangan atau fraud,” ujar Zul Hendra, Kamis (09/10/25).
Zul menjelaskan bahwa pihak BRI telah menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap oknum pegawai yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, BRI juga melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami sudah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan oknum yang terlibat dan melaporkannya kepada pihak berwenang. BRI juga siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.
BRI Cabang Sukabumi menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejari Kota Sukabumi serta mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan dari BRI.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan melalui Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum yang telah merespons laporan kami dengan profesional,” ujar Zul.
Sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan kepercayaan publik, BRI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
“BRI berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus menghadirkan layanan perbankan yang aman, sehat, dan transparan,” tutup Zul Hendra.
Dengan langkah-langkah tegas ini, BRI Sukabumi menegaskan bahwa keamanan dana nasabah tetap terjamin, serta memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai aturan demi menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik. (Ky)
