SUKABUMI — orkopimcam Sukalarang bersama para kepala desa, perangkat desa, Kapolsek, dan Danramil Sukalarang, Selasa (26/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di lingkungan Kecamatan Sukalarang itu digelar sebagai upaya menjaga stabilitas dan memperkuat komunikasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa di tengah munculnya berbagai tuduhan yang dinilai tidak sesuai fakta.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu menjadi pembahasan, mulai dari dugaan pemotongan anggaran pegawai honorer, pungutan kegiatan peringatan hari besar nasional, pengajuan penghasilan tetap (siltap), hingga tudingan adanya campur tangan dalam program ketahanan pangan desa.
Ketua DPK APDESI Sukalarang yang juga Kepala Desa Titisan, Bambang Aripin, menegaskan bahwa selama ini hubungan antara pemerintah desa dan kecamatan berjalan baik tanpa adanya tekanan ataupun pungutan seperti yang ramai diberitakan.
“Kami para kepala desa tidak pernah merasa ada tekanan atau pungutan dari kecamatan. Semua kegiatan yang dilaksanakan sifatnya koordinatif dan diketahui bersama,” ujarnya.
BACA JUGA : Apdesi Merah Putih Kabupaten Sukabumi Resmi Dilantik, Fokus Bahas Pembangunan Desa dan Penguatan Soliditas
Ia menjelaskan, partisipasi pemerintah desa dalam kegiatan tingkat kecamatan merupakan bentuk kebersamaan untuk menyukseskan agenda bersama, termasuk dalam kegiatan peringatan hari besar nasional.
Menurut Bambang, tuduhan mengenai intervensi program ketahanan pangan juga tidak berdasar. Ia memastikan setiap desa menjalankan program sesuai kebutuhan dan keputusan masing-masing.
“Program ketahanan pangan di desa berjalan sesuai perencanaan masing-masing desa. Tidak ada intervensi dari pihak kecamatan,” katanya.
Pernyataan serupa disampaikan Kepala Desa Sukalarang, Ece Suryadi. Ia menyebut informasi yang berkembang di media sosial tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Tidak ada pungutan ataupun kewajiban memberikan sesuatu kepada pihak kecamatan. Semua proses berjalan sesuai aturan dan mekanisme,” ungkap Ece.
BACA JUGA : Soal 250 Desa Diduga Menunggak PBB, Bapenda dan APDESI Sinkronisasi Data
Ia juga memastikan proses pengajuan siltap desa dilakukan sebagaimana prosedur pemerintahan tanpa adanya permintaan tertentu dari pihak manapun.
Forkopimcam Sukalarang melalui forum tersebut mengajak masyarakat untuk lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah percaya terhadap kabar yang belum dipastikan kebenarannya.
Selain itu, seluruh unsur pemerintahan di Kecamatan Sukalarang berkomitmen menjaga sinergitas dan kondusifitas wilayah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
The post APDESI Sukalarang Pastikan Tidak Ada Pungli maupun Intervensi Program Desa first appeared on Sukabumi Ku.
