SUKABUMI – Harapan masyarakat terhadap pembangunan jalan lingkungan di berbagai wilayah Kabupaten Sukabumi masih harus menunggu. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pembangunan jalan lingkungan masih terkendala regulasi yang mengatur program tersebut.
Hal itu disampaikan Erpa usai melaksanakan Reses Kedua DPRD Kabupaten Sukabumi di Kampung Ciherang, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kamis (4/6/2026).
Baca Juga: Pantai Pangumbahan, Wisata Konservasi Penyu yang Wajib Dikunjungi di Sukabumi
Menurut Erpa, persoalan jalan lingkungan telah berulang kali disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Bahkan, pihaknya telah mengusulkan agar pembangunan jalan lingkungan kembali menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun terakhir.
“Sudah kita sampaikan, bahkan sepanjang tahun ini. Tahun 2025 pun kita sampaikan ke pemerintah daerah terkait masalah jalan lingkungan,” ujar Erpa.
Ia menjelaskan, belum terealisasinya pembangunan jalan lingkungan disebabkan adanya aturan berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Tahun 2020 yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada kawasan kumuh.
Baca Juga: Resep Bakwan Keju Renyah, Camilan Gurih ala Restoran yang Mudah Dibuat
Namun demikian, kata Erpa, definisi kawasan kumuh dalam regulasi tersebut berbeda dengan daerah tertinggal yang selama ini banyak membutuhkan pembangunan jalan lingkungan.
“Definisi daerah kumuh itu ternyata bukan daerah yang tertinggal. Tetapi daerah yang padat penduduk dan akses jalannya sulit. Jadi ada perbedaan kriteria yang membuat banyak usulan jalan lingkungan belum bisa diakomodasi,” jelasnya.
Akibat kebijakan tersebut, anggaran pembangunan infrastruktur masih difokuskan untuk penyelesaian kawasan kumuh yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Erpa mengaku mendapat informasi dari dinas terkait bahwa progres penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Sukabumi saat ini telah mencapai sekitar 82 persen.
“Saya mendapat informasi dari dinas terkait bahwa pembangunan kawasan kumuh sudah mencapai 82 persen. Mudah-mudahan sisa 18 persennya bisa diselesaikan pada tahun 2027,” katanya.
Baca Juga: Teja Paku Alam Jadi Pemain PERSIB dengan Menit Bermain Terbanyak Musim 2025/2026
Jika target tersebut tercapai, Erpa berharap pemerintah daerah dapat kembali membuka ruang anggaran untuk pembangunan jalan lingkungan yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sukabumi.
“Untuk jalan lingkungan mungkin tahun 2027 pun belum ada. Tetapi mudah-mudahan setelah program kawasan kumuh selesai, pada 2028 atau 2029 akses anggaran untuk pembangunan jalan lingkungan bisa dibuka kembali,” ungkapnya.
Politisi PKS itu menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan jalan lingkungan karena infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
“Ini menjadi aspirasi yang terus kami perjuangkan. Mudah-mudahan ke depan ada kebijakan yang memungkinkan pembangunan jalan lingkungan kembali menjadi prioritas,” pungkasnya.
The post Jalan Lingkungan Masih Mandek, Erpa Dorong Pemerintah Tuntaskan Kawasan Kumuh first appeared on Sukabumi Ku.
