KAB. BANDUNG BARAT – Sejumlah pengungsi korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengaku belum menerima kejelasan terkait bantuan uang kontrakan yang sebelumnya dijanjikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat meninjau lokasi bencana, Sabtu (24/1/2026).
Hanifah (20), warga RT 05 RW 11 Kampung Pasirkuning, mengatakan meskipun rumahnya tidak roboh, bagian belakang bangunan telah rata akibat longsor. Ia bersama keluarga telah mengungsi selama empat hari sejak bencana terjadi.
“Rumah saya tidak terdampak langsung, tapi bagian belakang sudah habis. Saya sudah empat hari di pengungsian sejak kejadian,” ujar Hanifah saat ditemui di Posko Pengungsian, Selasa (27/1/2026).
Hingga kini, kata dia, belum ada kejelasan terkait bantuan uang kontrakan sebagaimana yang disampaikan pemerintah provinsi. Hanifah juga mengaku belum pernah menerima sosialisasi maupun pendataan resmi dari pihak berwenang.
“Belum dapat uang kontrakan, belum ada sosialisasi. Katanya ada yang sudah dapat, tapi tidak semuanya. Saya juga belum didata,” katanya.
Selain kerusakan rumah, longsor juga menggerus lahan pertanian milik keluarganya. Bahkan, dua ekor sapi yang menjadi sumber penghidupan turut hilang terbawa material longsor.
“Saya tinggal di rumah itu dengan orang tua. Sawah kami habis, dua ekor sapi juga hilang,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Jejen (35), warga RT 05 RW 11 Pasirkuning. Ia mengatakan wilayah tempat tinggalnya termasuk zona merah, namun hingga kini belum menerima bantuan uang kontrakan maupun tindak lanjut dari janji pemerintah.
“Informasi yang saya terima, daerah kami masuk zona merah, sama seperti rumah Hanifah. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” kata Jejen.
Ia mengaku kecewa terhadap pemerintah provinsi. Upayanya mempertanyakan kelanjutan bantuan melalui media sosial justru berujung pada respons negatif.
“Saya hanya bertanya lewat media sosial, tapi malah diserang. Bahkan ada yang kirim pesan agar saya tidak komentar yang aneh-aneh,” ujarnya.
Jejen juga membantah tudingan adanya alih fungsi lahan oleh warga. Menurutnya, lahan yang terdampak longsor merupakan tanah milik pribadi yang telah lama dikelola.
“Dibilang alih fungsi lahan, padahal itu tanah pribadi saya, luasnya sekitar 100 tumbak. Sedih rasanya dituduh seperti itu,” ucapnya.
Ia mempertanyakan sikap pemerintah jika kawasan tersebut memang dinilai rawan bencana, mengapa relokasi tidak dilakukan sejak jauh hari. Jejen juga menyebut hingga kini masih banyak anggota keluarganya yang belum ditemukan pascabencana.
“Kalau memang rawan, kenapa tidak direlokasi dari dulu. Banyak keluarga saya yang belum ditemukan, lebih dari 10 orang. Yang baru ditemukan sekitar tiga,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti adanya dugaan alih fungsi lahan saat meninjau lokasi longsor di Kampung Pasirkuning, RW 10 dan 11, Desa Pasirlangu.
“Faktornya sudah bisa kita lihat. Kebun sampai ke atas, pakai plastik. Ini jelas alih fungsi lahan,” ujar Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan bantuan santunan bagi keluarga korban meninggal dunia sebesar Rp25 juta per kepala keluarga.
Sementara itu, Incident Commander bencana longsor Desa Pasirlangu, Ade Zakir, menyebut jumlah pengungsi tercatat sebanyak 606 jiwa per Selasa (27/1/2026).
Rinciannya, sebanyak 100 kepala keluarga (312 jiwa) mengungsi di GOR, terdiri dari 154 perempuan dan 158 laki-laki. Sementara di aula desa terdapat 94 KK atau 294 jiwa dengan komposisi seimbang antara laki-laki dan perempuan.
“Total pengungsi sekitar 900 orang, termasuk yang mengungsi di rumah saudara,” jelas Ade Zakir. (*)
