SUKABUMI – Di balik agenda Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Jampangkulon, tersimpan deretan persoalan nyata yang selama ini dirasakan langsung oleh warga. Forum yang digelar Pemerintah Kecamatan Jampangkulon ini tak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan ruang terbuka bagi desa dan kelurahan menyuarakan kebutuhan mendesak di lapangan.
Alih-alih seremoni, diskusi mengerucut pada persoalan mendasar: infrastruktur jalan produksi yang rusak, keterbatasan akses distribusi hasil pertanian, hingga minimnya dukungan hilirisasi agroindustri. Sejumlah kepala desa menyoroti kondisi jalan penghubung antardesa yang menyulitkan petani membawa hasil panen, sementara potensi wisata desa belum tersentuh pengembangan serius.
Baca Juga: Musyawarah Bumdesma Jembar Jampangkulon: Desa-Desa Diminta Lebih Berani Kelola Potensi Lokal
Sebanyak 55 usulan pembangunan dari 10 desa dan satu kelurahan dibedah satu per satu, dengan penekanan pada dampak langsung bagi ekonomi warga. Usulan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan petani, dukungan alat pascapanen, serta peningkatan akses transportasi menuju sentra pertanian dan lokasi wisata.
Camat Jampangkulon, Dading, mengakui tantangan pembangunan di wilayahnya tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan seremonial. Ia menegaskan pentingnya menjadikan Pra Musrenbang sebagai alat pemetaan masalah riil, bukan sekadar daftar keinginan. “Kita ingin pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya tercatat di dokumen,” ujarnya.
Baca Juga: Kapolda Jabar Kunjungi Polsek Jampangkulon, Pengamanan Berjalan Aman dan Kondusif
Dading juga menekankan bahwa penguatan agroindustri dan pariwisata harus dimulai dari kesiapan ekosistem dasar, mulai dari infrastruktur, SDM, hingga kepastian dukungan lintas dinas. Tanpa itu, potensi Jampangkulon hanya akan berhenti sebagai wacana.
Pra Musrenbang ini menjadi pengingat bahwa arah pembangunan Kecamatan Jampangkulon ke depan sangat bergantung pada keberanian menyuarakan persoalan nyata. Aspirasi tersebut selanjutnya akan dibawa ke Musrenbang tingkat kabupaten pada 10–23 Februari 2026, dengan harapan tidak sekadar lolos administrasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan anggaran.
The post Pra Musrenbang Jampangkulon 2026: Warga Bicara Jalan Rusak, Petani Soal Nilai Tambah first appeared on Sukabumi Ku.
