SUKABUMI – Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Kota Sukabumi, Ubaydillah, menegaskan bahwa keberadaan TKPP bukanlah untuk menggantikan peran Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan untuk memperkuat koordinasi antara jajaran birokrasi dengan Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki.
Pernyataan ini disampaikan Ubaydillah menanggapi kritik dari sejumlah anggota DPRD Kota Sukabumi yang menilai fungsi TKPP berpotensi tumpang tindih dengan struktur pemerintahan daerah.
“TKPP tidak mengambil alih tugas ASN. Kami justru hadir sebagai jembatan komunikasi agar setiap kebijakan Wali Kota dapat dieksekusi lebih cepat, tepat, dan terukur,” ujar Ubaydillah.
Menurutnya, pembentukan TKPP merupakan langkah strategis Wali Kota dalam memperkuat tata kelola pembangunan lintas sektor. Lembaga ini berperan melakukan kajian, monitoring, dan komunikasi kebijakan untuk memastikan program prioritas daerah berjalan efektif.
Ubaydillah menuturkan, efektivitas TKPP bisa dilihat dari sejumlah capaian konkret selama satu tahun terakhir. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat signifikan, dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menunjukkan hasil positif.
“RSUD R. Syamsudin berhasil mencatatkan profit sekitar Rp7 miliar pada tahun 2025, PDAM memperoleh laba Rp410 juta per September, sementara BPR mencatatkan keuntungan hingga Rp4 miliar,” jelasnya.
Menurut Ubay, capaian tersebut tak lepas dari pendekatan teknokratis dan sistematis yang dilakukan TKPP dalam membantu pemerintah daerah memperbaiki manajemen dan tata kelola lembaga publik.
Terkait dengan evaluasi Panitia Kerja (Panja) DPRD terhadap keberadaan TKPP, Ubaydillah menegaskan pihaknya menghargai sepenuhnya proses tersebut.
“Kami tidak alergi terhadap kritik. Justru kami melihatnya sebagai energi positif untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan transparansi,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh kegiatan TKPP dijalankan dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi, termasuk dalam penyusunan serta pelaporan hasil kajian kepada pihak eksekutif.
“Sinergi lintas lembaga yang dibangun saat ini justru mempercepat proses perbaikan kinerja daerah, terutama dalam hal perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan,” pungkasnya. (Ky)
