KAB. BANDUNG BARAT – Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menghadiri Pasamoan Agung atau High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat, yang digelar di Alun-Alun Kuningan, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan ini mengangkat tema “Strategi Pengendalian Inflasi Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2026, serta Percepatan Digitalisasi Daerah”. Forum tersebut menjadi ajang koordinasi strategis antar pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di daerah.
Acara secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Erwan, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah atau wakil kepala daerah se-Jawa Barat, pimpinan perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan. Hal ini dinilai penting mengingat periode Ramadhan dan Idul Fitri secara historis kerap diikuti dengan peningkatan permintaan konsumsi masyarakat yang berpotensi memicu inflasi.
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Pengendalian inflasi menjelang Lebaran membutuhkan kerja sama yang kuat antar daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen memastikan ketersediaan pasokan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar dampak inflasi dapat ditekan,” ujarnya.
Selain pengendalian inflasi, forum TPID–TP2DD juga membahas percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Digitalisasi dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi belanja daerah, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
“Percepatan digitalisasi melalui TP2DD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, transparansi keuangan, dan kualitas pelayanan publik. Kami terus mendorong optimalisasi transaksi non-tunai serta penguatan ekosistem digital di daerah,” tambah Asep Ismail.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap melalui sinergi TPID dan TP2DD se-Jawa Barat, stabilitas ekonomi daerah dapat terjaga dan manfaat digitalisasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(*)
