KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Satgas Citarum Harum menggelar audiensi dalam rangka percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Gedung M Toha Pemda Kabupaten Bandung, Jalan Soreang KM 17, Selasa (9/6/2026). Kegiatan yang berlangsung pukul 09.50 hingga 12.30 WIB tersebut dihadiri sekitar 150 peserta dari unsur Forkopimda, Satgas Citarum Harum, TNI-Polri, OPD, BUMD, pelaku usaha, aktivis lingkungan, hingga perwakilan pemerintah desa.
Audiensi dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, serta dihadiri sejumlah tokoh di antaranya Bupati Bandung Dadang Supriatna, Wakapolresta Bandung AKBP Putu, Waaster Kasdam III/Siliwangi Kolonel Infanteri Suryanto, Dansatgas Citarum Harum Kolonel Infanteri Yanto Kusno, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Reni Rahayu, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya.
Dalam pemaparannya, Dansatgas Citarum Harum Kolonel Infanteri Yanto Kusno menyampaikan bahwa program Citarum Harum sejak tahun 2018 terus menunjukkan perkembangan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan serius.
Menurutnya, kualitas air DAS Citarum yang sebelumnya masuk kategori tercemar berat mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, indeks kualitas air mencapai 48,84 poin dari target 60 poin yang ditetapkan.
“Kami menilai pendekatan Pentahelix menjadi langkah yang efektif karena melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media. Namun perlu dukungan semua pihak, terutama masyarakat,” ujarnya.
Yanto juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan di kawasan hulu Citarum, pembuangan limbah industri, pembukaan lahan ilegal, serta permasalahan sampah yang masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Bandung.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk mencapai 3,87 juta jiwa menghasilkan sekitar 1.800 ton sampah per hari.
Menurutnya, kapasitas penanganan sampah saat ini masih terbatas, ditambah pembatasan kuota pembuangan ke TPPS Sarimukti.
“Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui pemilahan sampah sejak awal. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah juga perlu diperkuat,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqwa menjelaskan bahwa posisi geografis Kabupaten Bandung yang berada di kawasan cekungan menyebabkan daerah tersebut rentan terhadap bencana banjir.
Ia menyebutkan telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan seluas 942 hektare. Selain itu, terdapat ancaman dari keberadaan Sesar Lembang, Sesar Cicalengka dan Sesar Citarum.
Untuk penanganan banjir, pemerintah menyiapkan berbagai langkah seperti normalisasi sungai, rehabilitasi irigasi, perbaikan drainase, serta pembangunan kolam retensi.
“Dari rencana 20 kolam retensi di Kabupaten Bandung, saat ini baru terealisasi 12 kolam retensi,” jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Reni Rahayu menyoroti ketimpangan antara volume sampah dan kapasitas penanganannya.
“Sampah di Kabupaten Bandung mencapai 1.800 ton per hari, sementara penanganan baru sekitar 290 ton per hari. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam arahannya menegaskan perlunya langkah konkret dan kolaboratif dalam mengatasi persoalan lingkungan, terutama sampah dan banjir.
Ia menyampaikan bahwa Pemkab Bandung telah menjalin kerja sama dengan Satgas Citarum Harum, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Dalam Negeri dalam penanganan sampah. Salah satunya melalui rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di wilayah Nagreg.
Selain itu, Dadang juga mendorong pembentukan bank sampah di tingkat wilayah agar sampah memiliki nilai ekonomis.
“Sampah sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan. Botol bekas dan plastik dapat dikelola menjadi nilai ekonomi. Camat dan kepala desa juga harus menyiapkan air siap minum serta membiasakan penggunaan tumbler untuk mengurangi sampah plastik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Bandung ditargetkan mulai memasuki tahap pelaksanaan pada akhir Juni 2026, sementara skema Pentahelix juga akan diperkuat dengan pembentukan struktur pengelola di tingkat kabupaten.
Audiensi tersebut diharapkan menghasilkan langkah nyata dalam mempercepat penanganan pencemaran DAS Citarum, pengurangan volume sampah, serta penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Bandung.(Tedig)
