SUKABUMI – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Sukabumi dalam merancang pembangunan tahun 2027. Di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang harus dicapai, pemerintah dituntut mampu menentukan prioritas program yang benar-benar berdampak.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan finalisasi pagu anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi.
Forum tersebut menjadi tahap krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat, target pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
Sekretaris Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, mengatakan penyusunan RKPD bukan sekadar pembahasan teknis anggaran, melainkan proses menentukan program prioritas yang mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Karena itu, penentuan prioritas menjadi sangat penting,” ujarnya.
Menurut Frendy, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Selain tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah juga harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyusun program yang realistis dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Program yang disusun juga harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas agar pelaksanaannya dapat dievaluasi secara terukur.
Ia menilai, salah satu persoalan yang sering muncul dalam pembangunan daerah adalah tumpang tindih program antarinstansi. Melalui finalisasi RKPD ini, seluruh bidang di lingkungan Bappeda berupaya memperkuat sinkronisasi agar anggaran yang tersedia tidak terbuang untuk kegiatan yang memiliki sasaran serupa.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Seluruh program harus saling terhubung dan mendukung satu sama lain agar hasilnya lebih efektif dan efisien,” katanya.
Selain itu, Bappeda juga menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan perencanaan yang berbasis data, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, RKPD 2027 diharapkan menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Sukabumi. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan bagaimana menyeimbangkan antara banyaknya kebutuhan pembangunan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
Karena itu, penyusunan RKPD 2027 tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan yang efektif, responsif, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Sukabumi.
The post Bappeda Mulai Susun RKPD 2027, Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan Pembangunan Kota Sukabumi first appeared on Sukabumi Ku.
