SUKABUMI — Isu efektivitas pengelolaan keuangan daerah kembali mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti besarnya piutang daerah yang dinilai berpotensi menghambat laju pembangunan di wilayah tersebut.
Dalam forum yang digelar di Palabuhanratu, Senin (22/6/2026), Sekretaris Fraksi PKS, Hendra Purnama, mengungkapkan bahwa nilai piutang yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran 2025 mencapai lebih dari Rp198 miliar. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan, piutang tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan berpengaruh langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, terutama di sektor infrastruktur.
Baca Juga: F-PKB DPRD Sukabumi: Opini WTP Harus Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat
“Kami mempertanyakan piutang yang terkesan tidak menunjukkan perkembangan berarti dalam penyelesaiannya,” ujar Hendra.
Meski demikian, PKS tetap memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sukabumi dari BPK RI. Capaian ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Namun, menurut Hendra, prestasi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan, bukan sekadar pencapaian administratif.
Selain persoalan piutang, PKS juga menyoroti rendahnya realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah serta dana bagi hasil sumber daya alam. “Juga ada dugaan adanya kebocoran penerimaan yang perlu ditelusuri lebih dalam,” kata dia.
Baca Juga: Jelang Aksi Doa Bersama, Pendukung Program MBG Satukan Langkah di Kota Sukabumi
Sorotan lain datang dari laporan masyarakat terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PKS menyebut adanya indikasi setoran warga yang belum masuk ke kas daerah meski telah dibayarkan melalui petugas di tingkat desa.
Di sisi pengeluaran, serapan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga menjadi perhatian. Sepanjang tahun 2025, realisasi anggaran tersebut hanya mencapai sekitar 25,83 persen, padahal daerah menghadapi berbagai kondisi darurat, termasuk bencana.
PKS pun mendorong pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor strategis, seperti olahraga, perlindungan perempuan dan anak, serta pendidikan keagamaan.
Menutup pandangannya, Hendra menekankan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dampaknya terhadap masyarakat.
Ia menilai, penggunaan anggaran harus mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Kabupaten Sukabumi.
The post PKS Soroti Piutang Ratusan Miliar Kabupaten Sukabumi, Dinilai Hambat Pembangunan first appeared on Sukabumi Ku.
