TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendapat kepercayaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara dialog bertajuk Anindhiyacita Membangun Imunitas Birokrasi dari Korupsi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan yang lebih efektif dan peningkatan integritas aparatur.
Dialog yang berlangsung secara daring dari Command Center Setda Kabupaten Tasikmalaya, (30/6/2026), diikuti Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi, unsur DPRD, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, kepala sekolah, hingga kepala puskesmas.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapat pemaparan mengenai pendekatan pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK). Pendekatan ini menitikberatkan pada penguatan sistem tata kelola agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Dialog turut menghadirkan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di antaranya Kasatgas Wilayah 2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Arif Nurcahyo serta Koordinator Pencegahan Korupsi Deputi Bidang Investigasi Mujiyanto. Hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Roni Akhmad Sahroni dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat.
BACA JUGA : Bupati Tasikmalaya Pastikan PKL Masjid Agung Direlokasi, Bukan Digusur Demi Pembangunan MPP
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan, mengungkapkan Kabupaten Tasikmalaya dipilih karena menunjukkan komitmen nyata dalam membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Menurutnya, sejak awal masa kepemimpinannya, Bupati Cecep Nurul Yakin secara aktif meminta pendampingan kepada BPKP Jawa Barat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan membenahi sistem birokrasi.
“Kabupaten Tasikmalaya perlu dipilih karena melihat komitmen dan langkah-langkah yang ditempuh Bupati saat awal menjabat, meminta bantuan ke BPKP Jabar untuk bersih-bersih,” ujar Ikhwan.
Ia menambahkan, keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada kepala daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa serta sektor pelayanan publik seperti sekolah dan puskesmas.
Melalui forum ini, BPKP berharap budaya antikorupsi semakin mengakar di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (LS)
The post BPKP Jabar Pilih Kabupaten Tasikmalaya Jadi Percontohan Dialog Antikorupsi, Komitmen Bupati Cecep Jadi Sorotan first appeared on Tasikmalaya Ku.
